Jakarta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menghancurkan Suriah jika Presiden Bashar al-Assad terus bersekutu dengan Iran.
Netanyahu mendesak Assad untuk tidak mengizinkan militer Iran bercokol di Suriah.
“Saya katakan kepada Bashar al-Assad, Anda mempertaruhkan masa depan negara dan rezim Anda,” kata Netanyahu saat bertemu dengan perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Iran, Brian Hook, Selasa (30/6).
Netanyahu menegaskan bahwa negaranya tidak akan membiarkan kehadiran militer Iran di Suriah. Dia dan Hook juga menyerukan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
“Saya katakan kepada para Ayatullah di Teheran, Israel akan terus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah Anda menciptakan teror lain dan front militer melawan Israel,” kata Netanyahu seperti dikutip dari AFP, Kamis (2/7).
Israel telah melancarkan ratusan serangan ke Suriah sejak perang saudara pecah pada 2011 dengan target utama pasukan pemerintah dan Iran, juga kelompok Hizbullah.
Iran memang musuh bebuyutan Israel dan kerap saling mengancam untuk menyerang. Israel mengatakan kehadiran Iran dalam mendukung Assad adalah ancaman bagi negara Yahudi.
“Kami benar-benar bertekad untuk mencegah Iran membudidayakan diri secara militer di sekitar kami,” kata Netanyahu.
Dalam konflik Suriah sendiri, Rusia dan Iran membantu rezim pemerintah Presiden Bashar Al Assad, sedangkan Turki bersama AS serta sekutu dari Eropa dan Arab membantu beberapa faksi pemberontak berbeda.
Sementara itu Hook berfokus pada soal embargo senjata. Pemerintahan AS sejak dulu berpendapat bahwa embargo senjata terhadap Iran tidak boleh dicabut.
“Pencabutan embargo itu akan memungkinkan Iran untuk secara bebas mengimpor jet tempur, helikopter serang, kapal perang, kapal selam, sistem artileri kaliber besar dan rudal dari jarak tertentu,” kata utusan AS itu.
Embargo senjata berada di bawah kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani oleh Iran, AS, Inggris dan negara-negara besar lainnya.
Namun, AS di bawah komando Presiden Donald Trump pada 2018 secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir tersebut.
