JANTHO – Ketua Fraksi PA DPRK Aceh Besar, Juanda Djamal, menilai kepemimpinan Mawardi Ali selaku bupati Aceh Besar, belum menunjukan adamya program yang monumental. Yang terjadi dan ditemukan jejak digital selama ini justru upaya pencitraan tapi ujung-ujung justru mempermalukan diri sendiri.
Pemerintahan Mawardi dinilai minim terobosan tapi paling banyak blunder yang mempermalukan diri sendiri.
Sebagai contoh medan magnet di Aceh Besar dan surat edaran terbaru soal kewajiban ASN dan tenaga kontrak untuk mengikuti akun instagram @humasacehbesar.
“Edaran ini menjadi bukti bahwa Bupati Aceh Besar semakin disorientasi dalam memimpin Aceh Besar,” ujar Juanda kepada atjehwatch.com, Jumat pagi 3 Juli 2020.
“Ada banyak hal hal yang mendasar yang mesti bupati ambil, terutama menyangkut dengan kepentingan masyarakat seperti irigasi supaya air terdistribusi dengan cukup ke seluruh persawahan, memastikan jaminan pasar daripada hasil produksi pertanian dan bahkan problem-problem layanan dasar, baik di Pulo Aceh maupun daratan,” kata Juanda.
Menurutnya, ada permasalahan lain ynag juga sangat penting adalah pengelolaan manajemen birokrasi itu sendiri.
“Hari ini, manajemen birokrasi tidak efektif, pengawasan dan evaluasi atas implementasi program-program pembangun tidak berlangsung efektif. Smestinya langkah ini yang mesti diutamakan oleh bupati.”
“Sejauh ini belum ada program kepemimpinan Mawardi yang monumental yang bisa ditunjukkan, padahal dalam setahun terakhir pihak DPRK sangat membuka ruang terbangunnya komunikasi strategis dalam melahirkan gagasna strategis memajukan Aceh Besar,” kata mantan aktivis kemanusiaan ini. []
