Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tunisia, Hichem Mechichi telah ditunjuk Presiden Tunisia untuk membentuk pemerintahan yang baru di tengah ketegangan politik di antara partai-partai besar di negara utara Afrika tersebut.
Pengacara 46 tahun tersebut meneruskan pekerjaan Elyes Fakhfakh yang mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada awal Juli lalu.
Namun Mechichi bukan merupakan nama yang diajukan partai penguasa kepada Presiden Kais Saied.
Dalam pernyataan usai pengumuman pada Sabtu (25/7), Mechichi mengatakan ia akan “bekerja untuk membentuk pemerintahan yang menjawab harapan semua warga Tunisia.”
Tunisia mendapatkan pujian atas transisi yang mulus ke sistem demokrasi usai momen Arab Spring yang dipicu oleh revolusi di negara tersebut pada 2011.
Namun para pemimpin Tunisia disebut masih kesulitan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang disusul dengan goncangan ekonomi akibat wabah pandemi virus corona Covid-19.
Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 1.400 orang di Tunisia dan menyebabkan 50 orang meninggal dunia.
Sejak menjadi Menteri Dalam Negeri, Mechichi telah menjadi penasihat dari Presiden Saied, terutama yang terkait dengan hukum.
Mechichi sebelumnya menjadi kepala staf di Kementerian Perhubungan dan juga sempat berdinas di Kementerian Hubungan Sosial.
Kini, ia memiliki tenggat waktu sebulan untuk membentuk pemerintahan yang baru. Pada saat itu, pilihan Machichi akan dibawa ke parlemen untuk dipilih dan membutuhkan suara mayoritas untuk bisa disahkan.
Bila gagal, parlemen akan dibubarkan dan pemilihan baru akan diselenggarakan dalam waktu tiga bulan.