JANTHO – Dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum APBK-P 2020 Aceh Besar, Fraksi Partai Aceh mengkritisi tata kelola pemerintah Aceh Besar yang semakin amburaful. Hal tersebut disampaikan secara langsung saat ditemui setelah paripurna tersebut.
Juanda Djamal yang menjadi juru bicara, menyampaikan bahwa ada harapan besar pihaknya agar terciptanya sistem pemerintah yang efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan masyarakat di semua tingkatan pemerintahan, sebagaimana sudah ditetapkan dalam RPJM 2017-2022.
“Namun realitas hari ini, tata kelola pemerintah seperti tidak ada pengendalian dari pimpinan, situasi ini semakin terasa setelah dua kali mutasi,” kata Juanda.
Menurut Juanda, “sudah menjadi rahasia umum, pembagian dinas antara bupati dan wakil bupati telah berimplikasi pada layanan publik, koordinasi dan keterpaduan antar OPD juga lemah, semua bergerak parsial, masing-masing, padahal jika dipadukan maka capaian pembangunan bisa lebih efektif.”
Setelah meninggalnya pak Sekda, “terasa juga ditingkat pengelolaan keuangan dan TAPD, dokumen yang semestinya disiapkan saat pembahasan APBK-P, namun tidak tersedia.”
Indikator lainnya, tambah Juanda kemarin,”F-PA meminta data mengenai realisasi program dan anggaran, namun saat jawaban eksekutif. Permintaan ini tidak ditanggapi, Ini menandakan eksekutif tidak memiliki informasi yang kami minta dan menguatkan penilaian kami, selama ini pemerintah berjalan seperti auto-pilot.”
”Maka, Fraksi PA meminta data disiapkan dalam 3 x 24 jam”, data ini penting karena kita ingin melihat capaian-capaian, sehingga kita bisa kuatkan lagi program yang bagus pada saat pembahasan RAPBK 2021 nantinya,” jelas Juanda
“Terus terang, maksud Fraksi PA baik, kami ingin memastikan mekanisme dan manajemen birokrasi Aceh Besar menjadi lebih bagus, saling koordinasi dan terpadu antar OPD, berjalannya pengawasan dan evaluasi, serta jika ada masalah dalam masyarakat maka cepat responnya seperti kasus indomaret di sukamakmur belum ada tanggapan serius dari eksekutif, sehingga kepemimpinan Mawardi-Waled bisa lebih efektif sebagaimana misi mereka dalam RPJM 2017-2022,” jelas pria yang akrab disapa Bang Joe ini.
“Kita penuh harap Mawardi-Waled tidak menghabiskan energi politik antar mereka, mereka diberikan kekuasaan untuk berbuat hari ini, maka lakukan terobosan-terobosan, mereka bisa manfaatkan keberadaan anggota DPRA maupun DPR-RI, kita DPRK dukung penuh,” kata Juanda Djamal. []
