JANTHO – Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, diminta untuk melakukan lobby kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, guna membangun dan menjual potensi wisata bahari yang ada di Pulo Breuh dan Pulo Nasi atau Pulo Aceh.
Hal itu disampaikan oleh tokoh muda Aceh Besar, Usman Lamreueng, menyikapi keseriusan Sandiaga Uno yang baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Aceh.
“Bupati Aceh Besar harus mampu melobby Menparekraf untuk menjual potensi wisata yang ada di Pulo Aceh. Jangan biarkan potensi Pulo Aceh terbengkalai selama ratusan tahun. Kalau pariwisata hidup, warga Pulo Aceh akan sejahtera,” kata Usman Lamreueng.
Untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Aceh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan Aceh bisa menyerap investasi senilai 1 miliar dollar AS, atau Rp 14,5 triliun dari Uni Emirat Arab.
“Komitmen serius dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif patut di apresiasi, tentu menjadi salah satu program unggulan potensial sektor destitasi wisata dalam percepatan pembangunan di Propinsi Aceh.”
Menurut Usman, momentum ini harus dimamfaatkan Pemerintah Aceh Besar untuk berkomunikasi dengan Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Soalnya Aceh Besar punya potensi besar sektor parawisata, dengan pantai dan alam yang sangat indah termasuk juga Pulo Aceh dengan pasir putih serta panorama alam yang menakjubkan. Sudah pasti Pak Menteri Sandiaga Uno tertarik.
“Ini peluang besar Pemerintah Aceh Besar merespon secara cepat untuk melobi Pak Menteri Sandiaga Uno, bila ada penambahan anggaran investasi Uni Emirat Arab, bisa di alokasikan percepatan dan pertumbuhan sektor wisata bahari di Pulo Aceh.”
“Jangan hanya berfikir bangun lapas saja, namun peluang besar yang menjadi target Pak Menteri Sandiaga Uno harus disambut dengan respon secepatnya agar Pulo Aceh diperiotaskan dalam pembangunan wisata seperri Pulau Banyak. Jangan hanya berwacana saja membangun Pulo Aceh, namun pemerintah Aceh Besar harus memberikan bukti dan realisasi. Sudah memasuki fase ke empat pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini, sudah sewajarnya ada sebuah program besar yang ditinggalkan saat berakhir kekuasaannya,” ujar Usman Lamreung lagi. []
