Jakarta – Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menilai proses penanganan pandemi akan semakin suram jika pemerintah menghilangkan indikator kematian dari evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Kalau memakai logika pemerintah karena salah input data, khawatirnya semua indikator punya peluang dihilangkan,” kata Mufida dalam keterangannya, Kamis, 12 Agustus 2021.
Mufida mengatakan, jika data kematian dihilangkan, dampaknya bisa mengurangi kewaspadaan publik akan ancaman dan bahaya Covid-19. Pasalnya, saat ini kesadaran publik akan bahaya pandemi tengah meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme vaksinasi di berbagai daerah. Momentum ini, kata Mufida, harus dijaga dengan tetap memberikan informasi yang utuh dan lengkap agar waspada.
Menurut politikus PKS ini, jika data kematian dihilangkan, ada bacaan terhadap fakta lapangan yang bisa salah. Sehingga, tidak berjalan peran para ahli dan masyarakat dalam memberikan masukan. Ia pun meminta pemerintah untuk menggandeng semua pihak, termasuk menerima masukan dari para ahli guna merumuskan kebijakan.
“Jika salah dalam input data, perbaiki datanya bukan dihapus dari indikator,” kata dia.
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, sebelumnya mengatakan indikator kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak dihapus.
“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu, 11 Agustus 2021.
Jodi menyebut pemerintah akan kembali memasukkan indikator kematian dalam penilaian level PPKM setelah data kematian diperbaiki. “Sedang dilakukan clean up data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan dimasukkan indikator kematian ini jika data sudah rapi,” ujarnya.
