Banda Aceh – “Banda Aceh Gemilang” ditabalkan menjadi sebuah judul buku baru yang diluncurkan oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Rabu 15 Desember 2021. Buku tersebut mengabadikan perjalanan kegemilangan Pemerintahan Amin-Zainal (AZ) dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Pada acara peluncuran yang digelar di pendopo, Aminullah turut memaparkan latar belakang penulisan plus substansi isi buku. Hadir pula dua orang narasumber, yakni pegiat media Akhiruddin Mahyuddin dan praktisi hukum T Rachmad Kurniawan yang memberikan tanggapan atas buku setebal 239 halaman itu.
Menurut wali kota, andai tidak menulis buku itu, maka ia akan ‘meraba-raba’ data bahkan harus menyurvei ulang terkait apa yang sudah diperbuat pemerintahannya. “Dengan adanya buku ini otomatis minimal 80 persen sudah tercatat apa yang sudah kami kerjakan bersama Pak Wakil Zainal Arifin selama lima tahun terakhir,” ujarnya.
Secara garis besar, kata Aminullah, empat bab buku “Banda Aceh Gemilang” merekam sekelumit perjalanan hidupnya, pilar-pilar utama menuju visi Banda Aceh Gemilang, pencapaian progesif pemerintahannya, dan tantangan/harapan ke depan. “Semoga buku ini layak menjadi referensi atau studi tiru bagi daerah lain.”
Ia pun merinci sejumlah best practice Pemerintahan AZ yang terangkum dalam buku yang disusun oleh tim LPPM dan Fakultas Ekonomi USK tersebut. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh terus naik sedari 2017. Pada tahun ini, kita kembali berada di peringkat dua nasional (di bawah Yogyakarta) dengan poin 85,71, dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia,” katanya.
Angka tersebut, jauh di atas rata-rata provinsi dan bahkan nasional. Begitu juga dengan angka pengangguran dan kemiskinan, yang terus menurun dari tahun ke tahun. “Pengangguran di Banda Aceh kini hanya tersisa delapan persen sekian, dan kemiskinan tinggal 6,96 persen. Tentu saja, angka-angka perlu terus kita turunkan. Amin-Zainal komit untuk terus membenahi kota ini,” katanya lagi.
Di masa kepemimpinanya, Pemko Banda Aceh juga sukses merelokasi Pasar Peunayong ke pasar baru Al-Mahirah di kawasan Lamdingin. “Ini pertaruhan besar, tapi alhamdulillah sukses kita lakukan. Kini Al-Mahirah menjadi pasar terbesar di Aceh. Di sana semua kebutuhan tersedia, sehingga terciptanya efisiensi, baik bagi pedagang maupun masyarakat,” sebutnya.
Tak lama setelah menjabat sebagai wali kota, Aminullah pun menggagas pembentukan sebuah lembaga keuangan mikro syariah Mahirah Muamalah Syariah (MMS). Tujuannya untuk membantu pembiayaan modal kepada pelaku UMKM, sekaligus membasmi praktik rentenir. “Kini MMS berkembang pesat, asetnya sudah mencapai Rp 50 miliar dan pembiayaan tersalurkan Rp 28 miliar lebih.”
Soal pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik juga menjadi atensi Pemerintahan Amin-Zainal. “Banda Aceh berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari BPK-RI. Satu-satunya di Indonesia, kita mampu meraihnya 13 kali berturut-turut, terhitung sejak 2009,” sebut mantan Dirut Bank Aceh itu.
Dalam hal pelayanan publik, Pemko Banda Aceh diapresiasi pemerintah pusat karena mampu mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang modern dan representatif. “MPP baru ada 45 di Indonesia, dan di Aceh baru satu. Dengan keberadaan 31 kantor/instansi dan 111 jenis pelayanan/perizinan, MPP Banda Aceh didapuk menjadi referensi untuk Pulau Sumatra,” katanya.
Berbicara soal penghargaan, mulai dari level provinsi, nasional, hingga internasional, sudah ada ratusan jumlahnya. “Semuanya sudah tertulis dalam buku ini. Penghargaan demi penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras seluruh SKPK, bukan hanya wali kota dan wakil wali kota semata,” ujar Aminullah.
Terakhir, wali kota mengharapkan masukan yang konstruktif dari kedua narasumber dan semua pihak, termasuk masyarakat demi penyempurnaan buku dimaksud. “Semoga buku ini bisa menjadi sarana edukasi bagaimana pencapaian Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Amin-Zainal. Buku ‘Banda Aceh Gemilang’ saya dedikasikan kepada seluruh warga kota tercinta,” ucapnya.
