Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) menyampaikan kesiapannya untuk mendukung kelancaran implementasi hasil perjanjian MoU Helsinki yang saat ini masih terdapat banyak kendala.
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe Aceh M. Nasir Syamaun MPA menerangkan, pernyataan dari salahsatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tersebut seperti disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani saat mengadakan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haythar pada Senin 27 Desember 2021 di Meuligoe Wali Nanggroe, Lampeuneureut, Aceh Besar.
“Kunjungan Wakil Ketua MPR RI pada hari ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari Wali Nanggroe terkait situasi terkini Aceh, terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunan-turunannya yang sekarang belum terlaksana dengan baik,” kata M. Nasir.
Pada pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Teuku Kamaruzzaman, S.H (Ampon Man), H. Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), DR. Rustam Effendi serta DR. M. Raviq.
Sementara H. Ahmad Muzani yang juga Sekjend DPP Partai Gerindra didampingi oleh; Sugiono Ketua Fraksi MPR Gerinda yang juga Waketum DPP Gerindra, Prasetyo Hadi Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua OKK DPP Gerindra, dan M. Irfan Yusuf Hasyim Waketum DPP Gerindra.
Hadir juga sejumlah pengurus DPP dan DPD Gerindra lainnya yaitu; Abdul Karim Al Jufri, Adnani Taufik, Setyoko, M. Nizar, Rizaldy D Priambodo, Fadli Tri Hartono, Sastra Winara, TA Khalid Ketua Gerindra Aceh yang juga Anggota DPR RI dari Aceh, Fadhullah Bendahara Gerindra Aceh yang juga Anggota DPR RI dari Aceh, serta Safaruddin Sekretaris Gerindra Aceh yang juga Anggota DPRA.
“Kita banyak berdiskusi tentang bagaimana komitmen perjanjian Helsinki bisa diimplementasikan dengan baik. Kami merasa mendapat kehormatan untuk bisa membantu kelancaran dari perjanjian Helsinki itu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh tentang realisasi perjanjian Helsinki bisa kami memberi support, menyampaikan pesan ini kepada Pemerintah Pusat,” kata Muzani usai pertemuan.
Menurut Muzani, pertemuan dirinya beserta dengan rombongan Pengurus DPP dan DPD Gerindra merupakan awal yang baik dalam upaya implmentasi MoU Helsinki untuk Aceh yang damai dan bersatu dalam NKRI.
“Terkait poin-poin (MoU Helsinki) yang belum terealisasikan, insya Allah akan kami sampaikan itu kepada Pemerintah Pusat. Sekali lagi ini adalah awal yang baik, mudah-mudahan semua kendala-kendala bisa diselesaikan,” tambah Muzani.
Sementara itu, Staf Khusus Wali Nanggroe Teuku Kamaruzzaman, S.H, atau yang akrab disapa Ampon Man menjelaskan, pada pertemuan tersebut Wali Nanggroe telah memberikan banyak masukan-masukan terhadap situasi terkini Aceh terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunan-turunannya.
“Wakil Ketua MPR RI, dan terutama Partai Gerindra mengaku akan siap mengadvokasi regulasi-regulasi yang masih dibutuhkan oleh Aceh di masa sekarang dan di masa depan, tentunya dengan membicarakan dengan partai-partai lain yang ada di DPR RI. Saya kira ini sebuah komitmen yang baik,” kata Ampon Man.[]
