Penulis adalah Muammar MR, pimpinan Acehnese Care Forum dan mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional.
Peran politisi Aceh, siap atau tidak siap, menerima atau menolak, perubahan politik akan segera dimulai, tepatnya ketika pejabat sementara (PJ) gubernur memegang seluruh tatanan kebijakan politik di provinsi ini.
Setiap pelaku politik aktif dalam berbagai partai, selalu mengupayakan konsep dan cara-cara yang baru untuk menarik simpati masyarakat agar partai yang digelutinya tetap exsis di kalangan pemilihnya, teruma dalam menjaga elektabilitas pribadi dan popularitas partainya agar tetap sesuai dengan berbagai tuntutan zaman, ini berlaku pada semua partai baik partai lokal maupun partai nasional yang ada di wilayah pemilihan Aceh.
Dalam prestasi partai lokal di Aceh senantiasa menarik perhatian semua kalangan untuk diperbincangkan kegagalan dan keberhasilannya dari dulu hingga sekarang. Selain partai lokal yang mendominasi parlemen atas semangat pergerakannya yang diperoleh dari masyarakat Aceh mungkin segera usai.
Sejak telibat dalam pesta demokrasi, parlok terus mewarnai perpolitikan Aceh dari berbagi dinamika yang berseberangan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat saling sikut dengan Partai Nasional.
Jika kita lihat, bahwa Aspirasi masyarakat Aceh sangatlah beragam dan terus berubah dari waktu ke waktu. Bahkan semenjak era perdamaian, aspirasi masyarakat Aceh tidak tunggal hingga hari ini tetap terjadi konstestasi diinternal partai politik dikalangan masayarakat Aceh.
Sejak 2009 partai lokal terus menjadi objek kajian yang sangat serius oleh elit lokal, guna merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan bermacam gaya politik yang dipraktekkan kedalam kehidupan sosial masyarakat.
Sekarang, Expresi pemerintah Aceh di awal tahun 2022 pun, telah menunjukkan aura posistif terhadap desain politik dalam timnya untuk menghadapi akhir masa jabatan yang akan digantikan oleh pejabat sementara (PJ) Gubernur Aceh di akhir tahun mendatang.
Tentu pemerintah Aceh saat ini dengan segala kekuatan yang dimilkinya harus melakukan hubungan timbal balik yang baik antara daerah dengan pusat untuk memuluskan semua kebijakan terutama melunaskan janji politiknya pada masa kampayenya dulu.
Bagi segelintir masyarakat Aceh, upaya yang dilakukan pemerintah sudah terdeteksi, meskipun dalam hal ini telah nampak lemahnya power partai lokal dihadapan pusat.
Maka momentum itu telah dimanfaatkan oleh beberapa Parnas dengan perombakan struktur kepemimpinan partai diwilayah Aceh sekaligus telah mensosialisasikan keberhasilan kabijakan untuk menarik simpati masyarakat Aceh secara mudah dan terbuka.
Dalam kondisi yang sama, elit partai lokal sedang mencari dukungan pada pemerintah pusat untuk mendapatkan kemenangan di Pilkada mendatang. Paradoks ini sangat berbahaya, bisa jadi kedepannya, masyarakat Aceh beralih pilihan, dari pendukung setia Partai lokal menjadi loyalis Partai nasional.
Selain dari pada itu, partai lokal juga tidak begitu gencar memperjuangkan visi dan misi partai nya. Hal ini terlihat dari upaya kebijakannya dalam mengakomodir kepentingan rakyat melalui partai, maka sangatlah wajar performa partai lokal semakin hari semakin memudar yang berakibat berkurangnya perolehan kursi diperlemen disetiap konstestasi politik dari masa ke masa.
Kalau parlok cerdas, Semua soal ini adalah tekanan dari sistem politik penguasa untuk mempersempit ruang gerak lawannya. Elit lokal harus mampu mengambil sekaligus mencerna tekanan tersebut agar menjadi langkah awal untuk mengevaluasi struktur dan gaya kepemimpinan partai lokal kearah yang lebih baik di tahun ini.
Jangan sampai Parlok mengalami strees atau gangguan yang disebabkan oleh tekanan sistem politik penguasa yang nasionalis-modernis.
Perlu di perhatian, dinamika politik nasional terus mengkampayekan sikap nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali masyarakat Aceh. Namun, pada titik yang sama, partai lokal tetap berpegang teguh pada prinsip ke-Aceh-an nya dalam upaya merealisasikan beberapa butir dari MoU helsingki yang belum tuntas termasuk soal lambang dan bendera yang masih dianggap simbol sparatis sampai saat ini belum dirubahnya sampai saat ini masih menjadi bahan kampaye untuk melawan politik nasional.
Parlok dengan kampanye seperti ini, saya fikir sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan di periode selanjutnya.
Maka saran saya, partai lokal upayakanlah modernisasi partai dan tentukan arah baru melalui kerja-kerja nyata, terutama dalam membangkitkan daya tahan ekonomi kerakyatan di Aceh. Kerana, Arah baru ini bisa saja diambil lagi oleh pemain lama, tetapi peluang besar akan dipolarisasi oleh dominan pendatang dengan konsep yang baru.
Tetapi tergantung kelompok mana yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem politik yang dimainkan oleh pusat untuk mainan elit daerah dalam bulan-bulan di tahun ini.
Arah baru politik nasional, terutama di Aceh akan dimulai tahun ini, harus dipahami betul, bahwa akan ada partai yang terlempar dari arena perpoltikan dan akan banyak wajah baru termasuk partai baru yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu-kada di tahun 2024 mendatang.
Maka bagi elit politik lokal, perlu energy yang cukup, tingkatkan pemahaman politik, ketokohan yang mempuni bahkan financial yang mamadai yang nantinya semua ini akan menjadi tuntuntan politik kedepan.
Arah baru ini diprediksi akan terjadi dalam kurun waktu dua tahun Aceh di bawah masa pejabat sementara (Pj) baik gubernur maupun bupati dan walikota.
Jadi tahun 2022 ini adalah tahun yang menegangkan dalam kontek politik yang akan berefek pada semua sektor kebijakan dalam tatanan kehidupan masyarakat, jika baik sikap elitnya dalam menentukan arah, maka akan baik pula kebijakan yang akan diterima oleh masyakarat Aceh secara menyeluruh. []
