BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) tahun 2022 di ruang kerja Meuligoe Gubernur Aceh. Kegiatan yang mengangkat tema Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri ini, digelar secara hibrid dan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara Selasa (14/6/2022).
Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga yang mengikuti Rakornas Wasin untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi ketidakpastian global yang berimbas pada krisis pangan dan krisis energi.
“Saat ini adalah situasi dunia sedang tidak mudah, tidak gampang. Hal ini disebabkan oleh situasi ketidakpastian global. Kita harus mempersiapkan langkah dan upaya strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan krisis energi. Pangan harus dipersiapkan dengan baik, energi juga harus dipersiapkan,” ujar Presiden berpesan.
Terkait krisis pangan, Presiden melihat peluang bagi Indonesia untuk dapat mampu bertahan bahkan menjadi pemasok pangan dunia, karena Indonesia merupakan negara agraris.
“Krisis pangan harus kita lihat dalam dua sisi, yaitu sebagai ancaman dan sebagai peluang menjadi pemasok, karena wilayah Indonesia yang luas dan belum ter manfaatkan dengan baik. Jika kita manfaatkan dan berdayakan, maka ancaman krisis pangan justru menjadi peluang bagi kita” imbuh Jokowi.
Sementara itu, terkait Rakornas Wasin tahun ini, Presiden mengingatkan seluruh pemangku kebijakan di pusat dan daerah untuk memperhatikan tiga hal penting dalam membelanjakan anggarannya.
“Belanja Pemerintah Pusat dan daerah harus memperhatikan 3 hal penting, yaitu memberi nilai tambah, mampu membangkitkan ekonomi dalam negeri, dan harus efisien. Jangan sampai APBN kita yang sebesar Rp2.714 triliun dan APBD yang mencapai Rp1.192 triliun menguap ke luar, sebesar-besarnya harus dioptimalkan untuk dibelanjakan pada produk-produk dalam negeri,” tegas Presiden.
Presiden juga memerintahkan pemerintah daerah untuk segera membuat e-katalog lokal, karena hingga saat ini, dari total 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, baru sebanyak 123 Pemda yang telah menayangkan e-katalog lokal.
Dalam arahannya, Presiden mencontohkan perbandingan harga beberapa produk yang harganya sedikit lebih murah dari produk luar negeri. Di antaranya mesin jahit dan selang oksigen yang harganya sedikit lebih murah dari produk luar negeri. Presiden menginstruksikan agar para pemangku kebijakan terkait untuk membeli produk dalam negeri.
“Bahkan jika pun harganya lebih mahal, maka lebih baik kita gunakan produk dalam negeri. Pegang erat-erat anggaran belanja kita, belanjakan sebesar-besarnya kepada produk lokal, karena hal tersebut akan berimbas positif pada serapan tenaga kerja dan membuat produk lokal semakin berjaya,” kata Presiden.
Presiden mencontohkan, kasus lima tahun lalu terkait barang yang katanya harus diimpor, namun saat turun ke salah satu pabrik lokal, Presiden mendapat penjelasan bahwa pabrik pipa itu ada di dalam negeri dan perusahaan tersebut telah mengimpor ke beberapa negara.
Presiden juga mengingatkan, hingga saat ini realisasi pemanfaatan produk dalam negeri baru sebesar 26,4 persen dari komitmen sebesar Rp839 triliun.
Untuk diketahui bersama, komitmen BUMN untuk membelanjakan anggarannya pada produk lokal adalah sebesar Rp 296 triliun. Namun, saat ini baru terealisasi baru 32 persen atau sebesar Rp 296 triliun.
Sementara itu, komitmen APBN dan APBD untuk membelanjakan anggarannya pada produk lokal sebesar Rp 543 triliun. Namun saat ini baru terealisasi 22 persen atau sebesar Rp122,1 triliun.
“Ingat kembali komitmen masing-masing lembaga. Pacu terus kinerja agar komitmen tersebut bisa terealisasi. BPKP harus terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD. Berikan sanksi yang tegas terkait hal ini. Kawal semua APIP di daerah untuk mengoptimalkan produk dalam negeri dalam upaya merealisasikan niat kita untuk kebangkitan produk dalam negeri,” pungkas Presiden.
Rakornas Wasin diikuti oleh seluruh pejabat negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju para pejabat negara setingkat menteri, para Gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia serta sejumlah instansi pemerintah lainnya.
