SABANG – Setelah lama berhenti melayani kapal pesiar (cruise) akibat pandemi covid-19, kini Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) kembali memberikan pelayanan kepelabuhanan terhadap kunjungan Kapal pesiar.
Hal tersebut diperkuat dengan surat Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan nomor AL.204/1/13/DJPL/2022 tentang penambahan pelabuhan singgah untuk embarkasi dan/atau debarkasi kapal pesiar (Cruiseship) asing. Dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, maka pada penghujung tahun 2022, BPKS siap melayani empat kapal pesiar yang telah dijadwalkan masuk ke Sabang.
Kepala Unit Manajemen Pelabuhan BPKS, Zulkarnaini, S. E, MM.Tr, menyebutkan sejak tahun 2020 ada sembilan belas unit cruise yang menjadwalkan kunjungan ke Sabang, namun harus ditunda akibat pandemic covid-19.
“Tahun 2021 dan 2022, masih ada empat kapal pesiar yang telah menjadwalkan untuk berkunjung ke Sabang, tapi nanti di akhir tahun atau bulan Desember,” jelas Zulkarnaini.
“Pihak BPKS nanti akan memfasilitasi para wisatwan tersebut, dalam bentuk penyiapan money changer, welcome dance dan parking area. Apalagi Pelabuhan bebas Sabang sudah berstandar The International Ship and Port Facility Security Codes (ISPS Code),” kata Zulkarnaini.
Sementara Kepala BPKS Junaidi Ali, S.T, S.H, M.T, mengatakan, secara fasilitas BPKS telah siap melayani. Jika pun masih ada kekurangan, tentunya secara perlahan akan terus dibenahi sehingga menjadi tempat yang layak disinggahi dan Sabang harus menjadi salah satu destinasi terbaik dan layak untuk dikunjungi.
“Kita harus merubahnya kearah yang lebih baik, baik dari sisi safety area maupun kesiapan tempat-tempat yang direncanakan akan dikunjungi oleh wisawatawan, sehingga Sabang menjadi destinasi prioritas dari wisatawan manca negeri,” harap Junaidi saat memimpin rapat koordinasi persiapan internal di Gedung Komersil Kantor BPKS pada Jum’at (16/7).
Dengan demikian, Junaidi juga mengarahkan agar bisa melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Mengenah (UMKM), sehingga berbagai usaha masyarakat dapat diberdayakan semaksimal mungkin, tentunya dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
