BANDA ACEH – Tiga di desa atau gampong di Provinsi Aceh, tidak bisa melakukan pencairan dana desa. Bukan tanpa alasan, tiga desa itu tidak berpenduduk dan berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU).
“Tiga desa tersebut meliputi Desa Perkebunan Alur Jambu di Kabupaten Aceh Tamiang, Desa Pulo Bunta di Kabupaten Aceh Besar dan Desa Batu Jaya di Kabupaten Aceh Barat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Zulkifli, Kamis (21/7/2022).
Penyebabnya Dia menambahkan, tiga desa ini memang sudah permanen tidak bisa cair dana desa. “Malah kalau cair akan menjadi masalah,” kata Zulkifli.
Menurutnya, secara administratif, desa tersebut masih terdaftar secara sah sebagai desa di Aceh, sehingga pemerintah pusat tetap mengalokasikan dana desa setiap tahunnya. Namun saat ini, kata dia, kondisi nyata di lapangan bahwa desa-desa tersebut tidak lagi berpenduduk dan pemerintahan desa.
“Sejak dulu penduduk di desa itu sudah pindah ke desa-desa terdekat, seperti Desa Batu Jaya, memang sama sekali tidak ada penduduknya, sehingga dana desa yang dianggarkan tidak bisa dilakukan pencairan,” katanya.
Begitu juga Desa Pulau Bunta, para penduduk pindah ke daratan sehingga di pulau itu hanya tersisa lahan perkebunan. Sedangkan Desa Perkebunan Alur Jambu masih memiliki penduduk, tapi desa itu berada dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
“Karena berada di HGU maka tidak bisa dana desa tereksekusi, seperti mau buat parit, jalan atau segala macam tidak boleh karena di lahan orang,” katanya.
Oleh sebab itu, DPMG Aceh mendorong agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Besar dan Aceh Barat untuk mengusulkan penghapusan desa tersebut, dengan harapan anggaran desa dari desa itu bisa dialihkan ke desa lain.
Rp173,55 Miliar Proses penghapusan desa membutuhkan waktu yang panjang. Upaya itu harus diawali dengan usulan dari kabupaten sebagai pemilik wilayah.
“Seperti Batu Jaya itu sudah turun tim kita dan merekomendasi untuk hapus desa itu, memang prosesnya panjang sampai ke kementerian,” kata Zulkifli.
