Banda Aceh – Kepemimpinan Pj Walikota Bakri Siddiq di Kota Banda Aceh dinilai telah mulai memalukan pemerintah pusat sebagai pemberi mandat, pasalnya beberapa persoalan yang mencuat ke publik selama dipimpin Bakri Siddiq secara tidak langsung berimplikasi kepada citra pemerintah pusat di mata rakyat.
“Bayangkan saja baru satu bulan lebih tercatat sudah ada hal aneh-aneh yang dipertontonkan ke publik, sebagai contoh seperti yang ditunjukkan pada video yang beredar di medsos. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang katanya menegakkan syariat islam justru memegang ibuk-ibuk pedagang yang bukan muhrimnya, sehingga ibuk-ibuk pedagang itu menolak. Ini terlihat seakan-akan ingin menunjukkan dia pemimpin merakyat tapi karena tak memahami syariat islam sebagai keatifan lokal masyarakat Aceh, justru mencoreng nama pemerintah di mata rakyat,” ungkap Ahyadin Anshar kepada media, Kamis 11 Agustus 2022.
Menurut Ahyadin, kendatipun Pj Walikota di awal-awal menunjukkan seakan-akan beliau pejuang shubuh kemudian secara perlahan juga sudah tak nampak lagi. “Ini dapat membuktikan, hal yang dilakukan sama dengan apa yang dilakukan beberapa pemimpin lainnya yang pernah mencitrakan dirinya melalui embel-embel islam, kemudian dengan sendirinya publik juga bisa menilai seperti apa,”.
Berikutnya, hal yang paling mengecewakan publik yakni kebijakan seorang Pj Walikota di tengah anggaran yang katanya minim, justru malah membawa skpk ramai-ramai ikut acara Apeksi di Padang mulai tanggal 7-9 Agustus 2022.
“Ini membuktikan Pj Walikota kebijakannya jelas-jelas tidak merakyat. Setiap persoalan rakyat hal yang dikemukakan selalu persoalan anggaran yang minim, sementara untuk kegiatan yang sifatnya tak urgen bagi masyarakat justru diutamakan. Ini sungguh memilukan,” jelasnya.
Laskar Pemuda Jalan Perubahan (LPJP) juga secara tegas meminta agar Pj Walikota segera merealisasikan program kerakyatan, pasalnya sangat ironis jika alasan karena sisa hutang yang hanya 23 M program kerakyatan semuanya dihentikan. “Ini jelas-jelas menunjukkan Pj Walikota yang ditunjuk mendagri kurang berkompeten dan malah berpotensi memalukan pemerintah pusat. Sebagai pihak yang meyakini kebijaksanaan Presiden RI yang merakyat, kita ingin pemimpin daerah yang ditunjuk juga orang yang berpihak kepada rakyat, bukan malah menghentikan program-program kerakyatan dan usulan gampong. Presiden saja merakyat masak Pj Walikota yang ditunjuk justru eklusif dan tak berpihak kepada program kerakyatan,”jelasnya.
Menurutnya alasan minim anggaran yang selalu didengungkan karena sisa hutang 23 M itu bukanlah sesuatu yang rasional untuk menghentikan semua SPD kegiatan pemerintah kepada rakyatnya. “Aset Kota Banda Aceh itu 7 Triliun, APBK 2022 itu 1,3 Triliun lebih, Pokir DPR dan operasionalnya 70 M, lalu apa karena hutang 23 Milyar semua program kerakyatan dan usulan gampong harus macet. Ini sesuatu yang miris bahkan menunjukkan Pj Walikota Banda Aceh terlalu tidak berkompeten walaupun seorang birokrat senior,” tegasnya.
Disamping itu, patut diketahui publik, bahwa janji TPK dan honor perangkat gampong yang dijanjikan pada apel perdana akan dituntaskan pada minggu pertama bulan agustus juga tak dituntaskan. “Hanya dibayar satu dua bulan, biar dianggap memenuhi janji, padahal faktanya tidak tuntas sesuai janjinya,” tambahnya.
Dia menegaskan, agar Mendagri segera melakukan evaluasi terhadap Pj Walikota Banda Aceh. “Jika terlalu lama dipertahankan dan membawa amarah rakyat itu akan bencana, bukan hanya bicara stabilitas daerah tapi bahkan berpotensi mencoreng nama baik pemerintah pusat sebagai pemberi mandat. Kita yakin mendagri tidak ingin pihak yang diutusnya malah menyusahkan rakyat dan merusak citra pemerintah pusat di mata rakyat. Sebelum terlanjur lebih baik dievaluasi, karena semua pemimpin daerah yang dimandatkan seharusnya belajar dari bagaimana kepedulian presiden terhadap rakyatnya, bukan malah menjadi lokomotif yang membuat kesejahteraan rakyat secara bertahap menurun,” tutupnya.
