Banda Aceh – Kebijakan Pj Walikota Banda Aceh mengotak atik hingga menghentikan program kerakyatan berpeluang akan menghadirkan kemarahan rakyat. Hal yang sangat memprihatinkan hal ini justru berpotensi merusak citra dan nama baik pemerintah pusat di hadapan rakyat.
“Jika program kerakyatan dan usulan gampong tidak disegerakan maka otomatis akan memicu kemarahan rakyat kota Banda Aceh. Jika rakyat marah efeknya bukan hanya pada Pj justru citra pemerintah pusat sebagai pihak yang menunjuk Pj Walikota Banda Aceh ikut terseret, makanya Kemendagri harus segera menegur keras bahkan mengevaluasi kinerja Pj terkait program kerakyatan,” tegas koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GeMPUR), Asrinaldi kepada media, Jum’at 12 Agustus 2022.
Menurut Asrinaldi, saat ini waktu sudah memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2022, jika tidak disegerakan maka program kerakyatan juga usulan gampong-gampong akan terhambat pelaksanaannya, dan sentuhan pemerintah terhadap rakyatnya yang sudah lama ditunggu akan pupus begitu saja, kalaupun terlaksana juga dipaksakan dan tidak optimal nantinya.
” Kita menilai upaya dikuncinya semua mata anggaran APBK oleh Pj Walikota bukan lah solusi, justru membuat minimnya perputaran uang di masyarakat, menurunnya ekonomi rakyat hingga tidak optimalnya realisasi program kerakyatan. “Seharusnya sebagai seorang yang disebut-sebut birokrat ulung beliau sudah ambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD sehingga dapat menutupi minimnya anggaran. Jika cuma pangkas-pangkas dan alihkan ke program peningkatan kesejahteraan pejabat dan elit politik maka Pj Walikota akan menyakiti hati rakyat. Kalau memang tidak mampu angkat saja bendera putih kembalikan mandat itu kepada mendagri, dari pada justru nanti membuat susah fakyat saja,” ujarnya.
Pihaknya tak permasalahkan ada program pembagian bendera merah putih untuk meningkatkan nasionalisme.
“Kalau pemerintahan tidak mengoptimalkan program kerakyatan dan hanya bagi-bagi bendera, justru sebaliknya akan mengikis nilai nasionalisme masyarakat itu sendiri. Ini malah outputnya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan pemerintah pusat. Nanti masyarakat mikir program kerskyatan dah diganti dengan bagi-bagi bendera saja agar mendagri senang dan posisi Pj aman. Ending nya masyarakat malah berbalik ke bendera bulan bintang, karena kecewa dengan sikap Pj Walikota yang tidak merakyat itu, ini sangat kita khawatirkan,” sebutnya.
Dia juga menilai, beberapa kejadian fatal yang tak sesuai dengan syariat islam di wilayah Banda Aceh akhir-akhir ini tanpa ketegasan yang jelas dari Pj Walikota bahkan juga ikut merusak citra pemerintah pusat yang mengirimkan Pj Walikota ke Banda Aceh.
“Bayangkan sudah mulai ada acara yang ditutup dengan musik Dj, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran syari’at kembali, bahkan Pj Walikota memegang pedagang dan memeluk ibuk-ibuk pedagang yang bukan muhrimnya. Ini jelas mengabaikan sisi penegakan syariat islam yang ada,” tambahnya.
Sebagai pengingat kepada Pemerintah Pusat, GemPUR menyarankan agar mendagri mengambil langkah tegas terukur untuk menegur bahkan mengevaluasi kinerja Pj Walikota.
“Pj Walikota ini bukan pihak yang dipilih oleh rakyat, tapi pilihan pemerintah pusat. Jika kinerjanya tak maksimal dan melampaui batas norma-norma di masyarakat justru akhibatnya masyarakat menyalahkan pemerintah pusat, jangan sampai masyarakat mengirim antimo ke balai kota Banda Aceh,” ujarnya.
