Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghitung proyeksi dampak konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap anggaran hingga akhir tahun. Hasilnya, kata Sri Mulyani, jika pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi khususnya Pertalite dan Solar, harus ada tambahan subsidi sebesar Rp 198 triliun
“Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp 502 triliun gak akan cukup,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta Selatan, Selasa 23 Agustus 2022
Ia kembali menekankan bahwa tambahan subsidi sebesar itu baru mempertimbangkan jika tak ada kenaikan harga Pertalite dan Solar. Padahal, ada komoditas lain yang juga penting diperhatikan yaitu elpiji dan listrik.
Lebih jauh, bendahara negara ini menjelaskan kebutuhan tambahan subsidi itu didasarkan pada proyeksi konsumsi Pertalite dan Solar sampai akhir tahun yang mencapai 29 juta kiloliter. Sedangkan subsidi dan kompensasi energi sudah ditetapkan di Perpres nomor 98 sebesar Rp 502 triliun.
“Artinya, Rp 502 triliun itu dihitung dengan asumsi sesuai dengan APBN yaitu volumenya 23 juta kiloliter. Harganya (asumsi harga ICP) US$ 100, kursnya 14.450 (rupiah per dolar AS),” ucap Sri Mulyani.
Ia memaparkan, meskipun ada tren penurunan harga minyak mentah di pasar global sejak Juli lalu, tapi harganya masih di kisaran atas US$ 100 per barel. “Tapi minyak itu kan naik turun antara US$ 100, 106, 102 begitu,” kata dia.
Alhasil, menurut Sri Mulyani, hanya ada dua upaya yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikan harga BBM bersubsidi. Dua langkah itu adalah pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar, atau menambah anggaran subsidi.
Soal langkah apa yang akhirnya dipilih pemerintah, Sri Mulyani mengatakan masih berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, juga dengan pihak PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero).
Pemerintah juga akan mengkalkulasi dampak dari pemberlakuan tiap opsi tersebut. Begitu juga soal bantuan sosial yang akan diberikan ke masyarakat untuk mencegah penurunan daya beli akibat kenaikan harga BBM, Sri Mulyani pun belum bisa memastikannya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyatakan kebijakan soal harga BBM jenis Pertalite akan dikalkulasi dan diputuskan secara hati-hati. Hal ini dilakukan agar kebijakan soal harga Pertalite tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi usai menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Oleh karena itu, ia memastikan telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara cermat dan akurat terkait rencana perubahan harga Pertalite sebelum akhirnya mengambil keputusan. “Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan,” ujar Jokowi.
