Jakarta -Sejumlah anggota parlemen dari distrik Lomonosovsky, Moskow, telah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengundurkan diri. Mereka menilai negara telah melangkah ke arah yang salah sejak awal masa jabatan kedua Putin dan perubahan kekuasaan adalah solusinya.
Para deputi memposting keputusan protokol mereka di situs web distrik Lomonosovsky, termasuk video 30 menit dari pertemuan mereka pada 8 September 2022.
Dalam seruannya, para deputi menekankan bahwa retorika agresif Putin dan sekutunya telah membawa Rusia kembali ke era Perang Dingin.
Mereka membantah data ekonomi yang menunjukkan dua kali lipat PDB negara itu dan mengatakan upah minimum tidak naik ke tingkat yang diumumkan oleh pemerintah.
Mereka juga mengatakan orang-orang cerdas dan pekerja keras telah meninggalkan Rusia secara massal. Stabilitas yang dijanjikan Putin dianggap wakil rakyat itu tidak jelas jejaknya.
“Pandangan Anda, model manajemen Anda sudah ketinggalan zaman dan menghambat perkembangan Rusia dan potensi manusianya,” kata pernyataan yang ditujukan kepada Putin, dikutip dari Radio Free Europe Radio Liberty, Minggu, 11 September 2022.
Para deputi juga mengajukan banding kepada Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin. Mereka mengatakan bahwa sistem pemerintahan lokal tidak benar-benar berfungsi di Moskow dan kekuasaan ganda telah berkembang di tingkat distrik.
Akibatnya, itu menghalangi inisiatif penduduk lokal dan perwakilan mereka.
Protes serupa awal pekan ini oleh anggota parlemen lokal di St. Petersburg mengakibatkan pihak berwenang memanggil mereka ke departemen kepolisian.
Tujuh anggota parlemen menuntut majelis rendah parlemen, Duma, mendakwa Putin dengan pengkhianatan tingkat tinggi atas keputusannya untuk melancarkan invasi tanpa alasan ke Ukraina.
Wakil rakyat dari distrik kota Smolny itu menerima panggilan pengadilan pada 8 September 2022. Mereka diminta untuk datang ke polisi pada hari berikutnya untuk mengisi protokol dengan tuduhan mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia.
Putin memerintahkan untuk menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022, dengan tujuan apa yang disebutnya denazifikasi dan demiliterisasi untuk menyelamatkan rakyat Donbas. Peperangan masih berlangsung sampai hari ini dan Moskow mendapat kecaman hebat dari negara-negara Barat yang diwujudkan dalam isolasi serta sanksi ekonomi.
