Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh didesak agar segera melakukan evaluasi kinerja Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa para wakil rakyat kota Banda Aceh tidak hanya bisa mengusulkan Pj Walikota, melakukan apresiasi, dapat pokir lalu tidur dan bungkam seribu bahasa.
“Dengan kondisi Banda Aceh saat ini, masyarakat belum melihat sama sekali apa program kongkret Pj Walikota Banda Aceh untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Jangan untuk melakukan terobosan dan inovasi, untuk program yang sudah ada di dalam RPJM saja tidak berjalan. Alhasil Pj Walikota yang diusul oleh para wakil rakyat itu hanya bisa menghadiri acara gunting pita dan seremonial saja, sementara rakyat dibiarkan tanpa sentuhan-sentuhan kepedulian yang nyata. Bahkan hampir tiga bulan menjabat, program pengentasan kemiskinan yang awalnya didengung-dengungkan pasca dilantik itupun sama sekali tak ada yang dijalankan Pj Walikota Bakri Siddiq,” ujar Ketua Gerakan Laskar Mahasiswa Kota, Roki Farma Senin,26 September 2022.
Menurut Roki, seharusnya DPRK Banda Aceh sudah bangun dari tidurnya dan sesegera mungkin melakukan evaluasi kinerja Pj Walikota secara menyeluruh. “DPRK Banda Aceh jangan sampai setelah mengusung Pj Walikota hingga ditetapkan Mendagri, lalu cuma ingin alokasi anggaran pokirnya ditambah dan diam seribu bahasa walaupun rakyatnya menjerit karena tak ada sama sekali sentuhan program nyata dari Pj Walikota. Disini sebagai rakyat kita meminta pertangungjawab para wakil rakyat, apakah daya kritisnya sudah dibungkam dengan tambahan alokasi pokir pada APBK Perubahan atau masih mempedulikan kondisi rakyatnya,” tegasnya.
Menurutnya, jika para wakil rakyat tidak melakukan evaluasi kinerja Pj Walikota, jangankan untuk memperhatikan persoalan ekonomi rakyat, alokasi pokir DPRK itu saja akan sulit terealisasi. “Bayangkan saja sumber PAD tidak dioptimalkan, sebagai contoh berapa retribusi, PBB, hingga pengelolaan parkir serta sumber lainnya seperti sewa toko/kios hingga lapak-lapak milik pemko yang sudah dikutip atau dihimpun, apakah sudah maksimal, jika tidak bagaimana ingin meningkatkan PAD. Lalu, anggaran pokir itu nanti darimana diambil sumber anggarannya, jika PAD tidak dimaksimalkan. Apa setelah pokir tidak teralisasi sesuai harapannya, baru DPRK terjaga dan terbangun dari tidur dan nyanyian apresiasi-apresiasinya,” katanya.
Belum lagi persoalan inflasi Banda Aceh yang masih berada di posisi tertinggi di Aceh. ” 4,91 % angka inflasi itu bukanlah angka yang aman, jadi harus dilakukan upaya-upaya kongkret dan terukur. Tapi sayangnya tak terlihat jelas upaya kongkret seperti apa yang sudah dilakukan oleh tim yang dibentuk Pj Walikota. Jangan sampai inflasi terus meningkat dan tak terkendali, ini juga akan sangat merugikan masyarakat,” tambahnya.
Dia menyebutkan, salah satu kesalahan awal DPRK Banda Aceh telah terjadi ketika mengusul Pj Walikota seperti membeli kucing dalam karung. Sehingga alhasil rakyat menjadi korban dari usulan tersebut. “Jika Pj Walikota tidak segera dievaluasi kinerja, maka kami mengajak rakyat untuk mengingat nama-nama DPRK yang bersikukuh mengusung Pj Walikota yang tak jelas kinerjanya itu. Nanti tak usah dipilih lagi, kalau kerja nya cuma bisa usung, puji dan apresiasi, minta tambahan dana pokir, lalu diam. Sementara nasib rakyat bagaimana mereka tak pernah memikirkannya. Begitu Pj Walikota yang diusung terbukti tidak berkualitas dan paham kondisi rakyatnya, DPRK malah terlihat diam-diam saja karena berharap tambahan pokir terealisasi nantinya. Jika kondisi ini terjadi, sungguh bencana bagi rakyat kota Banda Aceh,” tegasnya.
