Jakarta – Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.
Nilai utang ini setara dengan 38,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, atau lebih rendah ketimbang periode serupa tahun lalu yang sebesar 39,69 persen.
Namun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, utang pemerintah pada Oktober 2022 itu naik dari posisi Rp 7.420,47 triliun per September 2022.
“Terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang pada akhir Oktober 2022 jika dibandingkan dengan bulan lalu,” tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita edisi November 2022 yang dikutip, Ahad, 27 November 2022.
SBN mendominasi utang pemerintah
Bila dirinci berdasar jenis, mayoritas utang pemerintah berupa instrumen Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,97 persen dari seluruh utang pada akhir Oktober 2022. Sedangkan jika dilihat dari mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang rupiah yakni 70,54 persen dari total seluruh utang.
Besarnya proporsi utang dalam rupiah ini, menurut pemerintah, bisa menjadi kekuatan dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.
“Langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri,” tulis Kemenkeu.
Sementara itu, SBN saat ini kebanyakan dimiliki oleh perbankan dan Bank Indonesia. Sebaliknya, porsi kepemilikan investor asing akan surat berharga tersebut terus menurun sejak tahun 2019.
Sebagai catatan, porsi kepemilikan asing di SBN pada 2019 mencapai 38,57 persen. Angka itu turun menjadi 19,05 persen pada akhir 2021, dan per 14 Oktober 2022 angkanya kembali turun mencapai 14,00 persen.
Hal ini, menurut pemerintah, mencerminkan upaya yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Walaupun pemerintah juga terus mewaspadai dampak dari pengetatan kebijakan moneter global belakangan ini.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pembiayaan belanja pemerintah dari utang turun sangat tajam per Oktober 2022. Dari data yang dimilikinya tercatat realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang tersebut tercatat turun 21,7 persen hingga 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu.
APBN mulai semakin sehat
“Ini berarti APBN mulai semakin sehat, karena kita mulai bisa melakukan konsolidasi dan menyehatkan kembali APBN kita,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers APBN Kita, Kamis, 24 November 2022.
Sebagai gambaran, total pembiayaan utang hingga 31 Oktober 2022 sebesar Rp 506 triliun. angka ini turun dari realisasi pada Oktober 2021 yang mencapai Rp 646 triliun. Rinciannya adalah penerbitan SBN secara neto sebesar Rp 500,3 triliun atau turun 21,7 persen dibandingkan dengan posisi pada Oktober 2021 sebesar Rp 668,7 triliun.
Sri Mulyani menambahkan, sejalan dengan itu, penarikan pinjaman luar negeri hingga 31 Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 5,7 triliun. “Kita berharap tren ini masih akan bisa kita jaga supaya konsolidasi fiskal bisa terus berjalan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kinerja pengelolaan pembiayaan utang akan terus dijaga, terutama dalam menghadapi kondisi pasar keuangan yang volatile, tren suku bunga meningkat, serta nilai mata uang yang fluktuatif. Salah satunya adalah dengan penurunan target penerbitan utang tunai melalui lelang pada kuartal IV, mempertimbangkan kondisi kas pemerintah.
Tak hanya itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerbitan SBN domestik dalam rangka SKB III atau skema buden sharing bersama dengan Bank Indonesia (BI). Tercatat, pembelian SBN oleh BI berdasarkan SKB III telah terealisasi sebesar Rp 95,42 triliun hingga 18 November 2022. BI juga masih melakukan pembelian SBN di pasar perdana berdasarkan SKB I sebesar Rp 46,91 triliun.
