BLANGPIDIE – Kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi dengan thema ‘Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi’ yang di selenggarakan oleh Lambaga Diklat Manajemen Nasional (LDMN) kepada Keuchik (Kepala Desa) dan Aparatur Gampong se-Kabupaten Aceh Barat Daya.
Acara berlangsung di Aula Bappeda selama dua hari, dimulai dari Jum’at hingga Sabtu diikuti oleh peserta dari Sembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Abdya diantaranya yaitu, Blangpidie, Susoh, Jeumpa, Kuala Batee, Babahrot, Setia, Tangan-tangan, Manggeng, dan Lembah Sabil.
Saat awak media mewawancarau Ketua Forum Keuchik Abdya, Venny Kurnia mengakui, Bimtek Anti Korupsi itu memang sangat perlu dilaksanakan dan sangat penting bagi pihaknya, apa lagi mengingat di Tahun 2022 ini pesertanya dari keuchik-keuchik difinitif yang baru terpilih, Sabtu (24/12/2022).
“Dengan adanya kegiatan sosialisasi anti korupsi ini, tidaknya aparatur khususnya Keuchik dan Tuha Peut harus tau bagaimana menepatkan fungsi dan pengawasan dalam bentuk sebagai Tuha Peut itu harus tau membedakan apa yang harus dilakukan,” tutur Venny.
Alasan mengapa harus dua hari dilaksanakan kegiatan tersebut, Venny mengatakan, mengingat waktu dalam pelaporan yang menjelang akhir tahun anggaran berjalan dalam laporan nanti di tahun 2023, jadi di tahun 2022 ini sudah selasai semua program yang menyangkut keuangan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah tertera dalam Peraturan Bupati.
“Jadi artinya, kita sampai hari ini sudah 95 persen semua kegiatan yang sifatnya bimbingan teknis dalam melaksanakan tugas sebagai Keuchik dan juga tugas Tuha Peut kedepannya sudah sedikit terbekali ilmunya,” ucap Venny.
Kalaupun ada, lanjut Venny. Kegiatan seperti ini mungkin teknis dan juknisnya dilaksanakan dalam bemtuk berbeda pula.
“Sehingga semakin banyak bimbingan seperti ini, apalagi dilaksanakan di daerah, jadi pesertanyapun bisa kita tambahkan lagi kedepan,” kata Venny.
Ketua Forum Keuchik Abdya yang juga srbagai Ketua APDESI juga berharap, dengan Bimtek tersebut para Keuchik paham dan mengerti dalam pengelolaan keuangan, sehingga seperti apa yang harapkan, Pemerintah Gampong akan terhindar dan tidak terjerat dengan kasus korupsi.
“Karena perlu kita ketahui, kasus korupsi ini sangat sensitif. Terkadang ada pekerjaan yang kita selesaikan tepat waktu tapi admitrasinya yang salah, itu juga bisa menjerat penguna atau penangunggjawab dana desa dalam pengelolaan keuangan,” terang Venny.
Kemudian ia juga berpesan, hal-hal yang akan datang, pihak-pihak ataupun pemerintah Kabupaten bisa memberikan solusi lain, sehingga bisa menekan angka para Keuchik terjerat kasus korupsi.
Pantauan awak media, acara tersebut turut dihadiri, ketua Komisi A DPRK Abdya Sardiman, Kanit Tipikor Polres Abdya Ipda Mohd Faris Idris, S.Tr.K, dan beserta Bripka Syahril. [Rusman]
