Jakarta – Sejak penghujung 2022, Indonesia kedatangan tambahan ratusan pengungsi Rohingya. Badan pengungsi PBB (UNHCR) juga menyorot ketibaan para pengungsi Rohingya di wilayah Aceh.
Pada November 2022, ada dua kapal yang totalnya membawa sekitar 200 orang pengungsi Rohingya di Aceh. Kapal lainnya yang membawa lebih dari 200 orang ditolong pada Desember 2022.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas isu ini di Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) tahun 2023. Namun, ia sama sekali tidak menyebut nama Aceh.
“Penyelesaian masalah Rohingya juga tidak mengalami kemajuan. Dalam tiga bulan terakhir ini, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan tambahan ini, maka terdapat 1.500 migran etnis Rohingya ter-registrasi di Indonesia,” ujar Menlu Retno Marsudi, Rabu (11/1/2023).
Menlu Retno berkata isu Rohingya sulit selesai apabila masalah di dalam negeri Myanmar belum kunjung selesai. ASEAN hingga kini tidak kunjung berhasil meredakan situasi di Myanmar. Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) yang dirilis oleh ASEAN juga tidak menunjukkan efek nyata.
Meski pelanggaran HAM berat di negara tetangga belum kunjung selesai dan memicu krisis politik dan pengungsi, Menlu Retno optimistis Indonesia bisa kembali menjabat di Dewan HAM PBB.
“Indonesia juga telah mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Indonesia mengharapkan dukungan semua negara anggota PBB terhadap pencalonan ini,” ujar Menlu Retno Marsudi.
Memasuki pekan kedua 2023, Indonesia pun baru saja kedatangan lagi 184 pengungsi dari Rohingya.
Sebelumnya dilaporkan VOA Indonesia, Senin (9/1), Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, mengatakan pengungsi etnis Rohingya yang tiba di Aceh Besar berjumlah 184 orang.
“Hasil penghitungan bersama yang disaksikan pihak Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional untuk Pengungsi (IOM), TNI, dan instansi terkait lainnya. Jumlah mereka yang terdampar adalah 184 orang,” kata Joko dalam keterangan persnya.
Ratusan orang pengungsi etnis Rohingya itu terdiri dari 69 laki-laki, 75 perempuan dewasa, dan 40 anak-anak. Menurut Joko, saat ini petugas masih melakukan proses evakuasi ratusan orang etnis Rohingya tersebut ke pengungsian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Aceh.
“Nantinya akan dilanjutkan penanganan oleh BPBD, imigrasi, Dinas Sosial Aceh, dan instansi terkait lainnya,” pungkas Joko.
Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftach Tjut Adek, mengungkapkan kapal yang ditumpangi para pengungsi Rohingya itu telah diketahui keberadaannya beberapa hari lalu di perbatasan Indonesia dengan India, tepatnya di Laut Andaman.
“Mereka sudah terlihat sejak tiga hari yang lalu dan telah mendekati wilayah perairan Sabang, Aceh,” ungkapnya kepada VOA.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh memberikan atensi khusus terhadap para pengungsi Rohingya yang sudah berulang kali terdampar ke tanah rencong dalam kurun waktu 2022.
“Komnas HAM juga memberikan atensi khusus terhadap berulang kalinya pengungsi Rohingya memasuki Aceh melalui wilayah perairan,” kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh Sepriady Utama, di Banda Aceh, Minggu (1/1) dilansir Antara.
Sepriady mengatakan, sepanjang 2022 pengungsi Rohingya telah lima kali memasuki wilayah Aceh. Di antaranya satu kali di Kabupaten Bireuen pada Maret sebanyak 114 orang.
Kemudian, dua kali di Kabupaten Aceh Utara November sebanyak 229 orang, dan masing-masing satu kali di Kabupaten Aceh Besar 57 orang dan Pidie 185 jiwa pada akhir Desember kemarin.
“Sebelumnya pada akhir 2021 warga Rohingya juga terdampar di perairan Kabupaten Aceh Utara. Maka dari itu permasalahan ini juga menjadi atensi kami,” ujarnya.
Supriady menyampaikan, Komnas HAM Aceh telah melaksanakan pemantauan lapangan terhadap penanganan pengungsi Rohingya tersebut.
Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis mendalam sesuai instrumen hukum dan HAM, dalam hal penanganan pengungsi Rohingya, Pemerintah Aceh diminta untuk menerima dan memfasilitasi terkait penanganan sementara pengungsi luar negeri sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.
Proses penerimaan dan fasilitasi oleh Pemerintah Aceh dibutuhkan dalam rangka menghindari terjadinya tindakan yang bersifat resistensi atas kedatangan dan keberadaan para pengungsi.
“Kami juga merekomendasikan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan pengungsi luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 300/2307/SJ tentang Pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri di provinsi,” kata Sepriady.
Dalam kesempatan ini, Sepriady juga menjelaskan bahwa selama 2022 Komnas HAM Aceh telah menangani sebanyak 44 berkas pengaduan masyarakat.
44 kasus tersebut telah ditindak lanjuti sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di antaranya melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan serta mekanisme pra mediasi.
Adapun 44 kasus tersebut antara lain terkait hak hidup satu, hak memperoleh keadilan empat, hak atas rasa aman enam kasus (termasuk soal pengungsi Rohingya).
“Kemudian, hak atas kesejahteraan 16 kasus, hak anak 12 kasus, dan bukan kompetensi lima kasus,” ujarnya.
