Jakarta – Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan turun dari 14,47 persen menjadi 14 persen pada 2023.
“Angka kemiskinan di Aceh tahun 2022 banyak turun, yaitu ke angka 14,75 persen, dan tahun 2023 ini target kami turun menjadi 14 persen,” kata Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh seperti dikutip Antara, Jumat (17/2).
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan berupa menekan pengeluaran masyarakat dengan cara mempercepat realisasi bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT).
Selain itu, pemprov ingin meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberikan pemberdayaan kepada pelaku usaha kecil serta perbanyak realisasi kredit usaha rakyat (KUR).
“Menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui, operasi pasar, pasar murah dan pada ongkos angkut,” ujarnya.
Demi mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp703,83 miliar pada kuartal I 2023. Anggaran itu ditempatkan pada perangkat daerah terkait untuk 132 kegiatan.
Hingga 14 Februari 2023, pelaksanaan anggaran pengentasan kemiskinan yang sedang berjalan mencapai Rp147,86 miliar untuk 23 kegiatan mulai PKH hingga pemberdayaan pelaku UMKM.
Artinya, masih ada 109 kegiatan dengan pagu anggarannya sebesar Rp555,97 miliar yang belum dilaksanakan.
“Jadi dari APBA ini jumlah uangnya untuk kemiskinan dan rencana realisasi triwulan I, dan termasuk PKH di Dinsos dari APBN, dana desa serta dana beasiswa anak yatim. Karena itu target kita pada 2023 ini bisa turun menjadi 14 persen,” ujarnya.
Aceh sendiri merupakan provinsi termiskin di Sumatera. Per September 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Tanah Rencong mencapai 818,47 ribu orang (14,75 persen) atau naik 11,7 ribu orang dibandingkan Maret 2022, 806,82 ribu orang (14,64 persen).
