Jakarta – Presiden Joko Widodo disebut meminta relawan berhenti bicara masa jabatan presiden tiga periode. Jokowi menyampaikan hal itu kepada Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Utje Gustaf Patty di Balikpapan, Kamis (23/2).
Utje bercerita saat itu ia hendak menemui Jokowi sebelum bertolak ke IKN Nusantara. Utje belum sempat bicara, Jokowi langsung memberi arahan tegas.
“‘Setop tiga periode! Setop bicara tiga periode!’,” kata Utje menirukan Jokowi, saat ditemui CNNIndonesia.com di Jakarta, Kamis (9/3).
Ia melanjutkan, “Bapak cuma ngomong itu terus dia jalan.”
Bara JP adalah kelompok relawan Jokowi yang berdiri sejak 2013. Mereka aktif mendorong jabatan presiden tiga periode setelah Jokowi terpilih untuk kedua kalinya.
Utje mengaku selalu mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode saat bertemu Jokowi. Namun, usulan itu selalu dimentahkan Jokowi.
“Saya pernah tanya langsung ke beliau. Beliau jawab, ‘Saya mau main sama cucu.’ Apakah beliau mau? Tidak,” ucapnya.
Namun, Bara JP berkukuh akan terus mengampanyekan Jokowi tiga periode hingga ada presiden baru. Utje berkata pihaknya akan menggencarkan kampanye tiga periode akhir bulan ini.
“Kemungkinan akhir Maret ini kami mulai pasang spanduk-spanduk Jokowi tiga periode. Rencananya di 20-25 titik di Jawa dan disusul daerah lainnya,” katanya.
Sementara itu, kelompok relawan lainnya, Projo, justru menolak perpanjangan masa jabatan Jokowi. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memastikan Jokowi juga tak ingin melanjutkan kepemimpinan setelah 2024.
“[Keinginan Jokowi] ya pemilu dong, ya pemilu dong. Makanya orang mau spekulasi perpanjangan, tiga periode, enggaklah. Konstitusi kita enggak memungkinkan untuk itu,” ucap Budi saat ditemui CNNIndonesia.com di Kantor Kementerian Desa PDTT di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/3).
Budi menilai sangat sayang warisan Jokowi selama dua periode dirusak wacana melawan konstitusi. Dia meyakini wacana itu pun bukan berasal dari jokowi.
Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode terus berembus di periode kedua pemerintahan Jokowi. Beberapa menteri pernah menggaungkan hal itu dengan alasan negara krisis karena pandemi.
Wacana itu kembali menguat usai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Pengadilan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu karena ada perbuatan melawan hukum.
Jokowi menyatakan dukungan kepada KPU untuk banding. Ia menegaskan pemilu tetap berjalan sesuai rencana.
“Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3).
