Jakarta – Korea Selatan menunjuk Kim Yung-ho, akademisi yang kerap melontarkan kritik keras terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara, sebagai Menteri Unifikasi yang baru pada Kamis (29/6) waktu setempat.
Melansir Reuters, penunjukan Yung-ho muncul saat Presiden Korsel Yoon Suk Yeol menyoroti pelanggaran HAM di Korut. Penunjukan juga terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.
“Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara dengan pendekatan berprinsip dan membangun landasan untuk meningkatkan hubungan antar-Korea,” ujar Yung-ho kepada wartawan setelah diumumkan.
Yung-ho adalah seorang profesor ilmu politik di Sungshin Women’s University. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai sekretaris presiden untuk unifikasi dan utusan HAM di bawah pemerintahan konservatif Lee Myung-bak dan Park Geun-hye.
Dalam sebuah kolom pada tahun 2019, Yung-ho pernah mengatakan bahwa jalan menuju penyatuan kedua negara akan terbuka ketika ‘rezim pemimpin Korut Kim Jong Un digulingkan dan Korut dibebaskan’.
Penunjukan tersebut diprediksi akan menambah ketegangan antara kedua negara.
Seorang juru bicara oposisi Partai Demokrat Park Sung-joon mengkritik penunjukan tersebut.
“Profesor Kim Yung-ho tidak cocok untuk posisi [menteri unifikasi], yang perlu meletakkan dasar untuk penyatuan melalui dialog dan pertukaran,” ujar Sung-joon.
Peran Kementerian Unifikasi sendiri berkisar dari dialog lintas batas dan pertukaran untuk mempelajari pelanggaran HAM di Korea Utara dan membantu para pembelot untuk bermukim kembali di Korsel.
Namun, posisi kementerian terus berubah sering dengan hubungan kedua negara yang kian regang.
