Banda Aceh – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh menyatakan realisasi pinjaman ultra mikro di provinsi tersebut mencapai Rp102,7 miliar.
“Realisasi penyaluran pinjaman ultra mikro di Provinsi Aceh per 30 Juni 2023 mencapai Rp102,7 miliar dengan debitur sebanyak 22,1 ribu orang,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Izharul Haq di Banda Aceh, Selasa.
Ia mengatakan debitur atau penerima pinjaman ultra mikro tersebut tersebar di 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Besaran pinjaman yang diberikannya di kisaran Rp5 jutaan. Debitur ultra mikro kebanyakan pelaku usaha rumahan berskala kecil.
Penyaluran pinjaman ultra mikro terbanyak di Provinsi Aceh adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pinjaman ultra mikro yang sudah disalurkan PNM di Aceh hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp101,7 miliar dengan debitur sebanyak 22.039 orang.
“Kemudian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Banda Aceh sudah menyalurkan pinjaman ultra mikro kepada 71 orang debitur dengan nilai Rp1 miliar lebih,” katanya.
Dari 23 kabupaten kota di Aceh, debitur ultra mikro terbanyak berasal dari Kabupaten Bireuen, dengan jumlah 2.945 orang dan pinjaman yang disalurkan mencapai Rp13,4 miliar.
Berikutnya, Kabupaten Aceh Jaya dengan debitur sebanyak 2.133 orang dan pinjaman yang disalurkan sebanyak Rp11 miliar. Serta Kabupaten Aceh Barat dengan debitur sebanyak 1.831 orang dan pinjaman yang disalurkan mencapai Rp8,2 miliar.
Izharul Haq mengatakan ada sejumlah tantangan dalam menyalurkan pinjaman ultra mikro tersebut. Di antaranya masih ada pemikiran bahwa pinjaman ultra mikro tersebut merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat.
“Selain itu, juga ada persepsi sebagian masyarakat bawa pembiayaan ultra mikro tersebut adalah riba, sehingga tidak sesuai dengan syariah Islam. Serta masih adanya anggapan bahwa PNM adalah koperasi ilegal,” kata Izharul Haq.
