BANDA ACEH – Pengamat kebijakan publik Dr Nasrul Zaman menilai, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak paham fungsional DPRA.
Hal itu disampaikan Nasrul menanggapi pernyataan Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yahya, bahwa Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) telah menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2024 kepada DPRA pada Kamis lalu. Namun, kata Pon Yahya, DPRA tidak lagi membahas KUA-PPAS karena sudah terlambat.
“Ketua DPRA jangan bodoh, karena hak dan kewenangan DPR itu membahas anggaran,” kata Nasrul Zaman, Senin (11/9/2023).
Menurut Nasrul, bila dirinya ditanyakan apakah boleh RAPBA diusul tanpa melewati pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024, maka dipastikan tidak bisa dan salah.
“RAPBA itu sangat penting untuk capaian indikator kinerja utama daerah dan keseimbangan anggaran dengan Renstra pembangunan Aceh,” kata dia.[]
