Jakarta – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjawab kritik soal Indonesia tak mampu menyelesaikan masalah di Myanmar secara signifikan selama menjadi ketua ASEAN 2023.
Retno mengatakan tolak ukur signifikan tergantung bagaimana menerjemahkannya. Dia menuturkan jika diterjemahkan dalam kecepatan waktu, jelas krisis Myanmar tidak akan bisa terselesaikan.
Beda halnya jika didefinisikan dalam upaya komunikasi yang sudah dilakukan dengan seluruh pihak terkait.
“Kalau signifikan diterjemahkan bahwa masalah Myanmar akan selesai di bawah waktu setahun di bawah keketuaan Indonesia, itu pasti tidak akan tercapai. Siapa pun orangnya tahu masalah kompleksitas Myanmar yang butuh waktu panjang untuk diselesaikan karena Myanmar sudah mengalami internal conflict 70 tahun dan belum bisa selesaikan,” kata Retno dalam Special Interview bersama CNN Indonesia, Selasa (12/9).
“[Namun] kalau signifikan itu diterjemahkan kita sebagai ketua bisa lakukan komunikasi dengan stakeholders yang banyak sekali dalam konteks [untuk] bangun trust antara mereka dan dalam konteks humanitarian assistance apakah ini bisa capai orang-orang yang membutuhkan di luar bantuan yang harus dilewatkan pada junta militer, maka jawabannya iya (berhasil),” lanjut Retno.
Retno mengatakan selama sembilan bulan keketuaan Indonesia di ASEAN, RI berhasil melakukan 145 pendekatan dengan 70 stakeholders.
Ini dilakukan untuk membangun kepercayaan dengan semua pihak sebagai fondasi dasar.
“Tak akan ada perdamaian kalau di antara mereka enggak ada trust dan enggak ada trust satu sama lain. Membangun trust itu enggak gampang, perlu waktu,” ucap Retno.
Retno juga membeberkan sebelum konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN dihelat, ada pertemuan cukup besar di Jakarta yang melibatkan sejumlah besar stakeholders.
Menurutnya, hanya junta militer Myanmar yang tak mau terlibat dalam pertemuan tersebut.
“Jadi sekali lagi ukurannya mau ukuran apa? Selesai sepenuhnya? Enggak mungkin. [Satu tahun?] enggak mungkin. Kayaknya ekspektasinya yang harus di-manage,” tutur dia.
Meski masalah Myanmar hingga kini belum tuntas dan Indonesia sudah tak lagi jadi ketua ASEAN, Retno menegaskan bahwa RI masih tetap bakal berkontribusi dalam penanganan di tahun depan.
“Karena kan ASEAN sepakat adanya mekanisme Troika. Antara ketua sekarang dan tahun depan Laos, dan ketua dulu Indonesia, dan next ketuanya Malaysia itu untuk jamin sustainability penanganan. Di bawah keketuaan Indonesia, kita investasi cukup banyak untuk masalah Myanmar,” ucap Retno.
“Semua butuh waktu tapi yang ingin kita yakinkan adalah sambil kita bantu rakyat Myanmar, ASEAN enggak boleh mandek karena ditunggu lebih dari 650 juta orang. Jadi itu yang kami coba untuk upayakannya.”
Krisis di Myanmar seolah tak kunjung selesai meski negara-negara Asia Tenggara telah menyepakati konsensus lima poin bersama dengan junta militer dua bulan sejak kudeta pecah pada 2021.
Melalui Indonesia, ASEAN menggelar pertemuan khusus yang dihadiri kepala junta militer Min Aung Hlaing. Pertemuan tersebut menghasilkan konsensus lima poin di antaranya mendesak penghentian kekerasan di Myanmar, mendesak dilakukannya dialog konstruktif guna mencari solusi damai.
Kemudian mengajukan agar ASEAN bisa memfasilitasi mediasi, memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan mengirim utusan khusus ke Myanmar.
Namun, sejak konsensus berlaku, junta militer Myanmar dianggap tak melaksanakan poin kesepakatan itu. Junta hingga kini masih terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil.
Di bawah keketuaan RI, masalah Myanmar ini seolah jalan di tempat. Presiden Joko Widodo juga mengakui kebuntuan ini.
Kendati begitu, ASEAN bersama-sama sepakat mengecam kembali kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar. Para pemimpin ASEAN juga menegaskan lagi bahwa konsensus lima poin tetap menjadi rujukan utama guna mengatasi masalah Myanmar.
