Jakarta – Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), menyemprot Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) karena gagal merespons konflik di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam pidato pembukaan pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI), MbS mengatakan saat ini dunia sedang dihadapkan oleh bencana kemanusiaan yakni agresi Israel di Gaza yang membuktikan kegagalan DK PBB.
“Kita berada di hadapan bencana kemanusiaan yang menunjukkan kegagalan Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional,” kata MbS dalam pidatonya, seperti dikutip Al Arabiya, Sabtu (11/11).
MbS mengatakan DK PBB tidak becus dalam menghentikan Israel melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Ia pun mengkritik badan kemanusiaan dunia itu melakukan “standar ganda”.
“Kami yakin satu-satunya penyebab perdamaian adalah berakhirnya pendudukan Israel dan permukiman ilegal, serta pemulihan hak-hak rakyat Palestina dan berdirinya negara pada tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” ucap MbS, seperti dikutip Al Jazeera.
Dalam kesempatan itu, MbS turut menyerukan “penghentian segera” agresi militer Israel di Gaza serta pembukaan secepatnya untuk koridor kemanusiaan.
Dia kembali menegaskan kecaman Kerajaan Saudi atas “perang brutal” Israel yang telah merenggut ribuan nyawa warga sipil Palestina.
“Kita harus bekerja sama untuk mengakhiri pengepungan di Gaza dan memberikan bantuan,” ucapnya.
“Rakyat Palestina harus diberikan hak sah mereka [termasuk] mendirikan negara merdeka.”
MbS melontarkan pernyataan ini saat mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Liga Arab dan negara-negara Muslim di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (11/11) guna membahas eskalasi konflik di Gaza yang pecah sejak 7 Oktober lalu.
Hasil KTT itu sepakat mengutuk Israel atas agresinya di Jalur Gaza, termasuk kejahatan perang dan pembantaian “biadab dan tidak manusiawi”.
Para pemimpin juga menyerukan diakhirinya pengepungan di Gaza, mendesak diizinkannya bantuan kemanusiaan masuk ke daerah kantong tersebut, dan menghentikan ekspor senjata ke Israel.
Mereka juga menuntut DK PBB mengadopsi “resolusi tegas dan mengikat” guna menyetop agresi Israel.
