Banda Aceh -Azizi Hubas Koordinator Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh (MPPA) mempertanyakan kebijakan pj walikota Banda Aceh yang telah memecat sejumlah tenaga Honorer yang ada di RSUD Meuraksa Banda Aceh.
Menurutnya, alasan dan latar belakang tersebut tidak jelas sehingga menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan dari masyarakat Kota Banda Aceh.
“Kenapa dipecat? Jikapun ada kekurangan ya berikan pelatihan atau cari solusi lain yang juga berdampak baik untuk honorer,” kata Azizi.
Pihaknya telah mendapatkan informasi klarifikasi dari direktur RSUD Meuraxa yang mengatakan bahwa semua itu adalah hasil evaluasi, namun Azizi Hubas yang merupakan mahasiswa UIN Ar raniry itu merasa ada kejanggalan di situ.
“Evaluasi? Dari informasi dan data yang kita dapat evaluasi yang dilakukan adalah hal yang memang sudah biasa dilakukan oleh para honorer, seperti pasang infus, ganti perban, wawancara dll. Jadi sangat mustahil para tenaga honorer tidak bisa,” kata Azizi.
Oleh karena itu pihaknya yakin bahwa evaluasi itu hanya kedok saja. Karena, sangat tidak mungkin tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu.
Padahal, tambah Azizi, yang harus di evaluasi itu adalah direktur RSUD meuraxa itu sendiri, karena jika dilihat kebelakang banyak kelalaian dan kebijakan yang dilakukan oleh Direktur RSUD Meuraxa Riza Mulyadi yang merugikan para tenaga honorer yang ada di RSUD Meuraxa Banda Aceh tersebut.
“Pada tahun 2022 Riza Mulyadi adalah biang kerok dari banyaknya tenaga honorer di RSUD Meuraxa tidak bisa mengikuti P3K karena tidak terdaftarnya mereka di SISDMK,”kata Azizi.
Masih kata Azizi, Riza Mulyadi juga ikut terlibat dalam pemecatan salah satu tenaga medis yang di anggap mengkritik wali kota padahal beliau hanya menyuarakan kekecewaannya.
” Masih banyak dosa-dosa Riza Mulyadi. Belum lagi indikasi dari kesalahan prosedur penunjukan Riza Mulyadi itu sendiri sebagai Direktur RSUD Meuraxa,” ujar Azizi.
Oleh karena itu, pihaknya sangat mengesalkan sikap Pj Walikota Banda Aceh dan Direktur RSUD Meuraxa yang terkesan Semena-mena dan tidak berpihak kepada tenaga honorer dan rakyat Kecil.
“Bayangkan, disaat keadaan ekonomi seperti ini, apa jadinya mereka setelah dipecat. Belum lagi lapangan kerja yang sempit sehingga membuat mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Hal ini juga akan meningkatkan jumlah angka pengangguran di kota Banda Aceh.”
Azizi menambahkan, Pj walikota Banda Aceh selaku orang nomor satu di kota Banda Aceh saat ini harus bertanggung jawab terhadap tenaga honorer yang di pecat tersebut, karena itu adalah hasil daripada kebijakan Pj Walikota itu sendiri.
“Pemimpin itu harusnya bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, cari solusi sebijak mungkin. Bukan yang merugikan sebelah pihak seperti ini” Tambah Azizi dengan kesal
Menurutnya, jika ingin dikupas masih banyak masalah yang terjadi di RSUD Meuraxa , belum lagi masalah indikasi pembagian fasilitas tidak sesuai spesifikasi, dll.
“Jadi semua itu kita sampaikan di lapangan aja. InsyaAllah kita akan aksi di depan kantor Walikota senin mendatang.. Kita ingin suarakan hal ini hingga tuntas. Sampai terdapat solusi yang tidak merugikan para honorer atau sampai Riza Mulyadi di pecat, atau kita minta sekalian copot pak Amiruddin, karna kebijakannya sudah merugikan rakyat kecil di kota Banda Aceh,” ujarnya.
