Jakarta – Gelombang muhajirin Rohingya di Aceh menjadi perhatian nasional. Tiga calon wakil presiden (cawapres) turut menanggapi masalah kemanusiaan serius ini. Berikut rangkumannya.
Sampai Senin (11/12) kemarin, jumlah pengungsi Rohingya di Aceh sudah mencapai 1.684 orang. Angka itu disebut oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki. Par pengungsi ditampung di lokasi kawasan Pidie sebanyak tiga penampungan, di Sabang ada satu penampungn, dan di Lhokseumawe ada satu penampungan. Ada pula gelombang terakhir Rohingya berisi 135 orang yang belum mendapat lokasi penampungan karena kabarnya ditolak di mana-mana.
Berikut adalah komentar masing-masing cawapres soal Rohingya yang datang bergelombang sampai di Aceh:
Cawapres nomor urut 1 pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan arus kedatangan pengungsi Rohingya harus dihentikan dulu. Soalnya, kedatangan para imigran itu sudah mengganggu situasi di Aceh.
“Ya saya kira harus disetop dulu. Semuanya pendatang dari Rohingya membawa ketidakstabilan di sana,” kata Cak Imin pada wartawan di kawasan Binjai, Sumatera Utara, Jumat (8/12) lalu.
Penyetopan arus pengungsi Rohingya diperlukan agar ada kepastian kondisi. Utamanya, kata Cak Imin, penyetopan aliran pengungsi perlu dilakukan demi melindungi warga lokal.
“Untuk sementara harus kita setop supaya masyarakat Aceh tenang. Daripada terjadi konflik, kita prioritaskan warga kita,” ujarnya.
Cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, juga memberikan komentarnya soal masalah Rohingya ini. Cawapres nomor urut 2 ini menyatakan masyarakat Rohingya itu tidak sah masuk ke Indonesia.
“Ya nggak perlu saya jawab ya. Karena itu sudah jelas, itu secara ilegal,” kata Gibran menjawab pertanyaan pembawa acara ‘Malam Indonesia Harmoni, Gibran Menyapa Umat Kristiani’ di Nafiri Discipleship Church (NDC), Central Park, Jakarta Barat, Senin (11/12) tadi malam.
Soal penanganan pengungsi Rohingya, Gibran sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia yang kini dipimpin oleh ayahandanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni menampung sementara. Namun, dia menggarisbawahi cara mereka masuk negara ini adalah melanggar aturan. Gibran lebih mengutamakan kepentingan warga Indonesia sendiri ketimbang warga dari luar negeri.
“Nah, kemarin kan pemerintah sudah memberikan beberapa solusi. Itu aja kuncinya: ilegal,” kata Gibran.
“Nggak perlu saya jawab. Kita fokus ke kesejahteraan warga kita dulu saja,” pungkasnya soal isu Rohingya ini.
Mahfud Md, cawapres pendamping Ganjar Pranowo (nomor urut 3) yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) berkomentar. Karena dia adalah Menko, dia bahkan memimpin rapat beberapa kementerian membahas masalah Rohingya. Dia menyoroti adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik masalah gelombang kedatangan Rohingya ke Aceh. Namun memang aspek kemanusiaan tetap harus dipikirkan.
“Kita akan memperhitungkan bagaimana cara memberi arti kemanusiaan terhadap pengungsi-pengungsi ini, karena negara-negara lain pada menolak dibuang ke negara kita semua. Sementara rakyat lokal, seperti Aceh, Riau, Sumut, itu sudah mulai protes, ‘Kami kan juga sengsara, kenapa kok yang dari luar’. Saya jawab ini masalah kemanusiaan, mari sabar,” kata Mahfud di Bandung, Sabtu (9/12) lalu.
Dia mengatakan sampai saat ini belum ada rencana pemberian pulau untuk jadi tempat mengungsi pengungsi Rohingya. Mahfud mengatakan ada yang tak setuju bila pengungsi Rohingya diungsikan di satu pulau. 11 Desember, Mahfud mengatakan penentuan tempat penampungan sementara untuk Rohingya sedang dirembuk oleh tiga provinsi yakni Riau, Aceh, dan Sumatera Utara.
“Ya berproses. Karena ini nanti masih mengundang 3 musyawarah pimpinan daerah 3 provinsi, Riau, Aceh, Sumatera Utara, itu untuk berembuk mencari satu tempat yang sifatnya sementara,” kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/12) kemarin.
