Banda Aceh – United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) menyebut pihaknya pernah membantu warga Aceh yang menjadi pengungsi di Malaysia saat konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi. Jumlah masyarakat yang mengungsi ke negeri jiran saat itu disebut berjumlah sekitar 9.000 orang.
“Tahun 1998 hingga 2003 kita semua tau sejarah yang terjadi di Aceh, ada data menunjukkan 8.000 hingga 9.000 lebih orang Aceh kemudian mengungsi karena konflik Aceh. (Mereka) mengungsi ke Malaysia,” kata Protection Associate UNHCR Muhammad Rafki dalam diskusi di Banda Aceh, Sabtu (13/1/2024).
Diskusi bertema ‘Persoalan Pengungsi Rohingya Tanggung Jawab Siapa?’ yang digelar Aceh Resource Development (ARD) menghadirkan tiga narasumber yakni Rafki, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin serta Tokoh Dayah Aceh Ustadz Masrul Aidi. Diskusi itu dihadiri berbagai kalangan.
Rafki menjelaskan pengungsi Aceh di Malaysia saat itu berada di bawah perlindungan PBB yakni UNHCR. Bahkan saat Pemerintah Malaysia berniat meluangkan paksa pengungsi, pihaknya getol membela.
“Maret 2003 ketika Pemerintah Malaysia berniat melakukan pemaksaan pulang saudara dari Aceh, yang paling tegas dan aktif melakukan pembelaan itu adalah UNHCR. Ini untuk menjawab siapa kami sebenarnya,” jelasnya.
Dia lalu berbicara masalah pengungsi yang ada di Indonesia saat ini. Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi di Indonesia sekitar 12 ribu orang dan setengahnya disebut berasal dari Afganistan.
Selain itu, ada juga pengungsi dari Etiopia, Gana, Kuwait, Venezuela, Uganda, Senegal serta sejumlah negara lainnya. Dia menyayangkan adanya protes yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya.
“Kita mempersoalkan Rohingya, dunia menyebutkan Rohingya adalah etnis terpersekusi di dunia. Dan ada istilah Rohingya itu adalah Palestina-nya Asia,” ujarnya.
Menurutnya, proses penanganan pengungsi tidak mudah serta tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dia menyebutkan, 80 persen pengungsi saat ini ditampung di negara-negara ekonomi ke bawah atau negara berkembang.
“Tidak di negara yang meratifikasi konvensi. Ini fakta sebenarnya yang mengejutkan,” ujar Rafki.
