LAMBARO – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopdag) kabupaten setempat menyatakan akan melakukan kajian terkait sebanyak 205 koperasi yang tidak aktif di daerah tersebut.
“Dari total 653 koperasi di Aceh Besar pada tahun 2023, 205 di antaranya tercatat tidak aktif,” kata Kabid Koperasi dan UMKM pada Diskopdag Aceh Besar Yuswandi di Lambaro, Rabu.
Ia menjelaskan dua ratusan koperasi yang dinyatakan tidak aktif tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pengurus tidak mampu menyajikan data keuangan, ada usaha yang sudah tidak eksis dan tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Baca juga: BNNK Sabang bentuk agen pemulihan korban narkoba
Ia mengatakan untuk koperasi yang telah masuk dalam status tidak aktif pihaknya juga terus melakukan pendekatan dengan pengurus agar dapat melakukan RAT sehingga dapat melanjutkan kegiatan usahanya.
Menurut dia untuk koperasi yang tidak aktif akan dilakukan pendataan secara detail terhadap kendala yang dihadapi sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan apabila tidak memungkinkan untuk diaktifkan kembali maka langkah terakhir adalah dibubarkan.
“Artinya, saat ini kita terus melakukan pembinaan sehingga mereka yang masuk dalam kategori tidak aktif dapat eksis kembali,” katanya.
Kemudian untuk koperasi yang masih aktif yakni sebanyak 448 unit, Pemkab Aceh Besar juga terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan sehingga kehadirannya benar-benar dapat berkontribusi untuk menyejahterakan anggota.
“Pemkab Aceh Besar bertekad untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di koperasi sehingga mereka dapat mengoptimalkan berbagai lini bisnis yang dikembangkan sehingga mampu berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berharap dukungan dari semua pihak agar kesejahteraan masyarakat dalam berkoperasi lebih meningkat lagi” katanya.
