Banda Aceh – Kementerian Keuangan, melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, mencatat realisasi belanja negara pada Januari 2024 di provinsi ujung barat Indonesia tersebut mencapai Rp2,57 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Izharul Haq di Banda Aceh, Senin, mengatakan realisasi tersebut sebesar 5,49 persen dari target belanja pada 2024 sebesar Rp48,59 triliun.
“Hingga 31 Januari 2024, realisasi belanja negara bersumber dari APBN di Provinsi Aceh sebesar Rp2,57 triliun dari target Rp48,59 triliun. Realisasi ini menunjukkan kinerja APBN di Provinsi Aceh terus tumbuh,” katanya.
Menurut Izharul, nilai belanja tersebut mengalami ekspansi 17,66 persen secara year on year (yoy). Belanja pemerintah pusat di Provinsi Aceh tersebut mengalami peningkatan secara yoy karena didorong pertumbuhan belanja pegawai dan modal.
“Sedangkan, realisasi pendapatan negara di Aceh mencapai Rp520,54 miliar atau 8,02 persen dari target. Sementara, realisasi transfer ke daerah sudah mencapai 6,59 persen, terutama dana alokasi umum, dana desa, dan dana alokasi khusus nonfisik,” katanya.
Izharul menambahkan tumbuh positifnya kinerja APBN 2024 di Provinsi Aceh tidak terlepas dari perkembangan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2023 mencapai 4,15 persen.
Sementara, inflasi di Provinsi Aceh pada Januari 2024 tercatat 0,42 persen secara month to month (mtm) dan 2,12 persen secara yoy. Kota di Aceh dengan inflasi tertinggi yakni Meulaboh sebesar 0,84 persen (mtm).
Ia menyebutkan sektor terbesar dalam struktur produk domestik regional bruto di Aceh adalah pertanian. Program strategis nasional yang berkaitan dengan pertanian adalah pembangunan bendungan dan irigasi.
“Pembangunan bendungan seperti Keureuto dan Rukoh serta jaringan irigasi di Lhok Guci dan Jambo Aye diharapkan selesai pada tahun ini, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian,” kata Izharul Haq.
