Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh menyatakan realisasi belanja negara hingga 29 Februari 2024 di provinsi ujung barat Indonesia tersebut mencapai Rp6,02 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Izharul Haq di Banda Aceh, Aceh, Senin, mengatakan realisasi belanja tersebut mencapai 12,37 persen dari target belanja sebesar Rp48,59 triliun pada tahun anggaran 2024.
“Hingga 29 Februari 2024, realisasi belanja negara bersumber dari APBN di Provinsi Aceh sebesar Rp6,02 triliun dari target Rp48,59 triliun. Realisasi ini menunjukkan kinerja APBN di Provinsi Aceh terus membaik,” katanya.
Izharul menyebutkan nilai belanja tersebut mengalami ekspansi sebesar 30,47 persen secara year on year (yoy). Belanja pemerintah pusat di Provinsi Aceh tersebut mengalami peningkatan secara yoy karena didorong peningkatan penyaluran dana alokasi umum, dana desa, dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.
“Sedangkan, realisasi pendapatan negara di Aceh mencapai Rp877,96 miliar atau 13,52 persen dari target dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp4,03 triliun atau meningkat 32,79 persen secara yoy,” katanya.
Ia melanjutkan pendapatan negara tersebut meliputi penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai serta lainnya. Penerimaan dari perpajakan memberi kontribusi sebesar Rp597,65 miliar atau 9,64 persen dari target pada tahun anggaran 2024.
Izharul mengatakan pihaknya terus berupaya menjalankan peran sebagai pimpinan ekonomi daerah serta memastikan setiap rupiah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bermakna bagi masyarakat.
“Belanja negara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antardaerah, sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Provinsi Aceh,” katanya.
