BANDA ACEH – Sejumlah anggota DPRA daerah pemilihan Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara, bersama sejumlah SKPA menggelar rapat koordinasi penanggulangan banjir untuk tiga daerah tersebut, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna DPRA, Rabu (12/1/2022).
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DRA dart Partal Gerindra, Safaruddin, yang didampingi anggota dewan darl daerah pemilihan tiga daerah tersebut. Sedangkan dari pthak eksekutif dipimpin Asisten II Setda Aceh, Ir Mawardi, yang didampingt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Azhari SE, Kepala BPBA IIyas, Kepala Dinas Sostal, Perwakilan darl Dinas Peng-alran Aceh, Bappeda Aceh, dan lainnya.
Safaruddin mengatakan, rakor penanganan banjir di-gelar untuk mendengar pe-nanganan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh melalui SKPA. Bencana banjir yang terjadi di tiga daerah itu, kata Safaruddin, hampir settap tahun terjadi dua sam-pal tiga kali pada saat musim hujan.
“Apakah dari tahun-tahun sebelumnya antara Pemerintah Kabupaten/Kota de-ngan Pemerintah Aceh, tidak membuat kesepakatan dalam penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang.”
“Misalnya membuat master plan penanganan banjir di wilayah Aceh Tamlang, Aceh Timur, dan Aceh Utara,” katanya.
Dikatakan, kepala daerah harus paham bahwa bencana banjir yang berkepanjangan atau terjadi dua sampai tiga kali setiap tahun bisa menambah jumlah penduduk miskin di daerahnya.
“Kalau ini disadarl, maka daerah itu harus bersepakat membuat usulan penanganan banjir daerahnya kepa-da pemerintah provinsi dan pusat secara berkelanjutan untuk penanganan permanen.
Karena, apa pun penanganan pengurangan kemiskinan yang dilakukan, kalau salah satu masalah dasar dari kemiskinan daeran yaitu bencana banjir tidak bisa ditangani secara massif dan berkelanjutan, angka kemiskinan dan pengangguran di daerah itu tetap saja akan nalk. Aceh tetap akan menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera dengan angka di atas 15 persen,” tandasnya.
Asisten II Setda Aceh Ir Mawardi mengatakan, penanganan banjir di Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Aceh Utara, sudah dilakukan daerah masing-masing. Misalnya Aceh Utara, salah satu penanganannya adalah membangun bendungan/waduk Keureuto. Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).
Tapi akibat pembebasan tanahnya sangat lamban, sampal kini proyeknya belum juga selesal. “Padahal anggaran untuk pembebasan tanahnya sudah disediakan oleh pusat. Masalah pembebasan tanah, menjadi tugas pemerintah daerah bersama Kanwil BPN dan BPN daerah setempat untuk membantu percepatan penyelesalan-nya, ujar Mawradi.
Terkalt pemanfaatan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam APBA dan APBK untuk penanganan banjir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPBA) Azharl, mengatakan, Pemkab sebetulnya sudah disarankan untuk mengalokasikan dana BTT setlap tahun di atas Rp 30 miliar, sehingga bila daerahnya terkena bencana banjir, maka bisa di-gunakan untuk penangan-an darurat.
Namun, tiga daerah langganan banjir di atas hanya mengalokasikan dana dalam APBK antara Rp 2-3 milar.
” Dengan alokasi dana senilal itu, jika ada banjir besar melanda daerah tersebut, tidak akan cukup,” ujar Azhari
