Tapaktuan – Pelaksanaan debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Aceh Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 di Rumoh Agam Tapaktuan, secara tidak langsung membuka tabir dan semakin mencerahkan masyarakat bahwa kondisi daerah berjuluk Negeri Pala ini sedang tidak baik-baik saja.
“Terlepas dari berbagai argumentasi dan narasi yang disampaikan kandidat di dalam debat maupun tim di luar debat kandidat, secara tidak langsung mencerahkan membuka tabir kegagalan pemerintahan Aceh selatan sebelumnya di bawah kepemimpinan Tgk Amran,” ungkap Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA), Fadhli Irman, Senin 28 Oktober 2024.
Irman menjelaskan, sesuai fakta dan data akhirnya terungkap bahwa nilai kompetensi 5 SKPK di Aceh Selatan begitu memprihatinkan di masa kepemimpinan Tgk Amran. Bahkan, nilai kompetensi pelaksana tersebut termasuk pada Dinas Pendidikan mengalami penurunan dari 18,54 menjadi 13,1, padahal instansi tersebut sebelumnya dikomandoi oleh calon Wakil Bupati Aceh Selatan Akmal AH sebagai mantan kepala pendidikan. “Penurunan kompetensi pelaksana tersebut tentunya berpengaruh pada nilai kualitas layanan yang juga menurun,”ujarnya.
Lanjut Irman, hal yang sangat memilukan ternyata Kabupaten Aceh Selatan mengalami penurunan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang begitu ekstrem di masa kepemimpinan Tgk Amran, dari 21,00 menjadi 11,00. “Ini menunjukkan pemerintahan sebelumnya gagal dalam mendorong dan memfasilitasi inovasi masyarakat sehingga indeks inovasi daerah mengalami penurunan yang begitu ekstrem. Ini harus jadi poin penting bagi paslon terpilih agar tidak terlalu banyak tidur ketimbang jaga jika diberikan mandat oleh rakyat nantinya,”katanya.
Irman juga memaparkan, Fakta yang dapat dipungkiri bahwa selama kepemimpinan pemerintahan AZAM yang dikomandoi oleh Tgk Amran penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi persoalan penting untuk di perhatikan ke depan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita bisa dengar langsung dalam data yang dikemukakan panelis dalam debat kandidat bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan sebesar 5,32 % turun menjadi 3,11% ditahun 2022. Bahkan, Aceh Selatan mengalami laju pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 0,05% pada 2020,” jelasnya.
Kata Irman, jika kita lihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan di bawah rata-rata nasional dan provinsi dimana pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,21% dan Nasional 5,31%. “Data itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan mengalami penurunan di bawah kepemimpinan Tgk Amran sebelumnya. Kita sepakat dengan pernyataan Calon Wakil Bupati Aceh Selatan Nomor 1 Sudirman, bahwa sebelumnya pemerintah lalai sehingga perekonomian rakyat bahkan harga jual produk hasil pertanian masyarakat selama ini tidak stabil sehingga berpengaruh kepada laju inflasi dan tingkat kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Irman juga menyoroti persoalan pernyataan Tgk Amran terkait defisit Aceh Selatan yang katanya hanya Rp 32 M, padahal secara fakta kondisi keuangan daerah Aceh Selatan sepeninggalan Tgk Amran dalam kondisi darurat bahkan cenderung menuju kebangkrutan. “Wajarnya dimana, berdasarkan hasil audit BPK RI pada tahun anggaran 2023 di akhir Tgk Amran menjabat itu defisit ril anggaran Aceh Selatan itu mencapai Rp. 142,8 M dengan total utang belanja audited Rp. 122,5 M. Kondisi ini darurat, sehingga kepemimpinan Pj Bupati Cut Syazalisma ikut terimbas bahkan yang memilukan tunjangan khusus (TC) ASN harus dipangkas dikarenakan kondisi keuangan daerah yang memilukan, bahkan tenaga medis dan dokter spesialis harus mogok karena tak terpenuhi hak-haknya,” bebernya.
Tak hanya itu, kata Irman, problem santunan kematian yang seakan menjadi produk unggulan pemerintahan sebelumnya itu ternyata terkesan mengada-ada, pasalnya jika kita lihat realitanya, tak adanya konsistensi terkait jumlah anggaran terkadang Rp 5 juta adakalanya Rp 3 juta per orang, belum lagi pelayanannya yang selama ini terkesan lambat, lagi-lagi merupakan dampak pelayanan birokrasi dan ketersediaan uang daerah. “Sebenarnya pemerintah harus melihat bahwa program ini sudah pernah dilakukan oleh Pemerintahan lainnya misalkan masa Akmal Ibrahim jilid 1 dan masa Jufri Hasanuddin di Abdya. Kemudian bisa dilihat di Pemko Banda Aceh di masa Aminullah memimpin bahkan bukan hanya santunan kematian namun juga ada santunan melahirkan. Begitupun di kabupaten Aceh Jaya di masa Azhar Abdurrahman selain santunan kematian juga ada bantuan listrik gratis bagi masyarakat miskin, masalah listrik gratis ini sempat juga dijanjikan pemerintah AZAM di Aceh Selatan namun nihil secara realisasinya,” papar Irman.
Menurut GerPALA, jika dilihat dari berbagai persoalan dan kondisi riil Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Tgk Amran, 90 persen masyarakat memang menginginkan perubahan.
“Kita sepakat dengan penegasan Paslon Bupati nomor 4 Hendri Yono, melihat kondisi Aceh Selatan saat ini apanya yang ingin dilanjutkan? sementara kondisi pemerintahan sebelumnya sangat memprihatinkan. Semua fakta yang dirasa oleh masyarakat adalah catatan penting bahwa kepemimpinan Aceh Selatan ke depan haruslah mampu membangun Aceh Selatan secara merata, berkeadilan bukan membangun kelompok tertentu semata. Sehingga, nantinya Aceh Selatan ke depan bisa lebih bangkit dari keterpurukan sebelumnya, maju secara ekonomi dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Sudah saatnya rakyat move on dari kondisi memilukan yang dirasakan saat ini,” tegasnya.
