APBK Abdya Tahun 2025 Sah, Fraksi Arah Baru Abdya Maju Kritisi Soal Irigasi hingga Pelayanan Rumah Sakit

BLANGPIDIE – Dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya Tahun 2025, Praksi Arah Baru Abdya Maju mengkritisi sejumlah isu di kabupaten bumoe pahlawan Teungku Peukan tersebut.

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi Abdya maju yang diwakili oleh Deviyani, ia menyoroti berbagai masalah mendesak, mulai dari irigasi, kelangkaan pupuk, pengelolaan sampah yang buruk hingga isu kesehatan.

Fraksi Abdya Maju mendesak Pemerintah Kabupaten Abdya untuk segera menganggarkan dana guna memperbaiki sistem irigasi di wilayah tersebut. Hal ini berdasarkan laporan dari para petani yang mengeluhkan sulitnya pengairan ke persawahan mereka.

“Masalah irigasi ini harus menjadi prioritas pemerintah, karena menyangkut kelangsungan hidup para petani,” tegas Deviyani dalam rapat Paripurna pengesahan APBK Aceh Barat Daya, yang berlangsung di aula DPRK setempat, Senin (25/11/2024).

Selain itu, fraksi ini juga meminta peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum DaerahTeuku Peukan (RSUDTP). Mereka berharap pelayanan terhadap pasien dapat terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keberlanjutan tenaga non-ASN di Kabupaten Abdya, jika mengacu pada peraturan, tenaga kontrak atau non-ASN masih dapat dilanjutkan hingga 2025. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk kembali menganggarkan dana guna mempertahankan tenaga kerja tersebut,” ungkap Devi.

Masalah kelangkaan pupuk dan alat mesin pertanian (Alsintan) juga menjadi perhatian fraksi ini. Drviayani meminta dinas terkait untuk segera menangani masalah tersebut karena telah berdampak langsung pada produktivitas petani.

“Buruknya pengelolaan sampah di Kampung Iku Lhung Kecamatan Jeumpa. Bau busuk dari sampah yang tidak dikelola dengan baik telah mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, mesin pengolah sampah yang rusak semakin memperburuk situasi,” ungkapnya.

Fraksi yang dipimpin oleh Dedi Saputra dari Partai Gerindra itu juga berhap kepada pemerintah dapat menjadikan beberapa masalah diatas menjadi perhatian serius eksekutif pada tahun 2025 mendatang, karena dampaknya sudah sangat mengganggu masyarakat.

“Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi kita untuk menyampaikan masukan dan harapan kepada pemerintah daerah. Dengan langkah konkret, diharapkan berbagai masalah tersebut dapat segera diatasi demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Deviyani.

Amatan awak media, Paripurna yang berlangsung dari siang, pukul 14:30 Wib siang hingga malam pukul 20:30 Wib berjalan lancar dengan mengambil sebuah kesepakatan dan mengesahkan jumlah APBK tahun 2025 sebesar 1 Triliun 58 Milyar 740 Juta 99 ribu 284 rupiah (1.587.499.000.284).

Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, S. Pi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua I Tgk. Mustiari, Wakil Ketua II Nurdianto, Pj Bupati Abdya, Ir. Sunawardi, Pimpinan Forkopimkab Abdya, SKPK, 20 anggota DPRK lainnya serta para tamu undangan.