Jakarta – Partai berkuasa sekaligus yang mengusung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol saat pemilu, Partai Kekuatan Rakyat meminta dia mundur dari organisasi itu usai kisruh darurat militer.
Ketua Partai Kekuatan Rakyat Han Doong Hon meminta Yoon keluar dari partai yang ia pimpin, namun partainya menolak upaya pemakzulan Yoon di parlemen.
“Kami meminta presiden untuk mundur dari partai,” kata Han ke awak media pada Kamis (5/12), dikutip AFP.
Dia lalu berujar, “Partai kami tak berusaha membela darurat militer yang inkonstitusional dari presiden.”
Han tak memberi komentar soal pemakzulan yang diajukan oposisi di parlemen terhadap Yoon. Namun, Partai Kekuatan Rakyat sebelumnya menyatakan akan menolak mosi pemakzulan dari oposisi.
Juru bicara Partai Kekuatan Rakyat Kwak Kyu Taek menyebut usulan pemakzulan itu “tak bisa diterima.”
Aturan di Korsel menyebut pemakzulan bisa lolos jika 200 anggota parlemen sepakat menyetujuinya.
Partai oposisi dalam hal ini Demokratik memiliki 176 kursi, sementara Partai Kekuatan Rakyat 108 kursi.
Jika seluruh anggota partai berkuasa di parlemen yang berjumlah 108 menolak mosi tersebut maka pemakzulan terhadap Yoon bisa gagal.
Yoon menjadi sorotan usai menetapkan status darurat militer pertama sejak 44 tahun pada Selasa malam. Parlemen dan warga menolak status tersebut.
Yoon lalu mencabutnya. Namun, warga meminta dia mundur karena menyebabkan kekacauan publik.
