Jakarta – Para pejabat perdagangan Korea Utara yang ditugaskan di China mengaku terkejut saat mendengar kabar penetapan darurat militer paling singkat di Korea Selatan pada Selasa (3/12).
Namun, mereka lebih terkejut saat mendengar kabar Majelis Nasional Korsel dengan cepatnya membatalkan status darurat militer pada Rabu (4/12) kemarin.
Sebab, saat itu status darurat militer di Korsel baru berlaku dua jam sejak ditetapkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
“Saya khususnya terharu melihat resolusi pencabutan darurat militer disahkan di DPR. Kemudian presiden sendiri mengumumkan kepada rakyat bahwa ia mencabut darurat militer,” katanya seraya menambahkan bahwa pejabat lainnya juga terkejut dilansir dari Radio Free Asia.
Salah satu pejabat perdagangan Korut anonim yang ditempatkan di Dalian China mengatakan pencabutan status darurat militer secara tiba-tiba seperti yang terjadi di Korsel tidak mungkin terjadi di Korut.
Sebab, kata dia, tidak ada yang bisa melawan kehendak Presiden Kim Jong Un jika ia sudah menetapkan keputusan.
Jika ada seorang yang ‘membangkang’ terhadap perintahnya, sudah dipastikan bakal terjadi ‘pertumpahan darah’.
Sebelumnya, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat.
Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Yoon mengatakan tindakan ini diperlukan untuk melindungi Korsel dari “kekuatan komunis”.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen antinegara, saya dengan ini menyatakan darurat militer,” ujar Yoon dikutip AFP.
Darurat militer Korsel ini dilakukan untuk pertama kalinya sejak 1987 di tengah meningkatnya ketegangan politik dengan Korea Utara selama beberapa waktu terakhir.
Namun, Yoon dilaporkan sudah resmi mencabut status darurat militer di Korsel pada hari ini, Rabu (4/12) usai diberlakukan dua jam.
Pencabutan status darurat militer itu dilakukan setelah Yoon mengumpulkan anggota kabinetnya dan menyetujui desakan Majelis Nasional melalui voting untuk membatalkan darurat militer.
Media pemerintah Korut hingga saat ini sama sekali belum mewartakan penetapan dan pencabutan status darurat militer di Korsel.
Para warga di sana kemungkinan juga belum mengetahui apa yang terjadi di negara tetangganya tersebut.
