BLANGPIDIE – Protes Alokasi Dana Gampong (ADG) tidak kunjung cair, 152 Keuchiek /Kades di Kabupaten Aceh Barat Daya mengembalikan stempel Pemerintahan Desa kepada Penjabat Bupati Sunawardi.
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tidak kunjung dicairnya ADG Reguler Tahap II dan III tahun 2024, meski telah dipenghujung tahun anggaran 2024.
Aksi Pengembalian stempel berlangsung di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Abdya, yang melibatkan ribuan aparatur Gampong di halaman kantor tersebut, Senin (09/12/2024).
Koordinator aksi, Adami US, SL dalam orasinya menyampaikan bahwa, pengembalian stempel menjadi bentuk penghentian layanan pemerintahan desa akibat ketidakjelasan pencairan anggaran ADG.
“Hari ini kami mengembalikan stempel pemerintahan Gampong kepada Pj Bupati. Kami pastikan pelayanan Desa akan lumpuh total,” tegas Adami.
Ia juga menyarankan masyarakat untuk langsung mengurus keperluan administrasi ke Kantor Bupati.
“Kalau kantor bupati tutup, masyarakat bisa ke Pendopo Bupati,” ujar Adami, yang disambut tepuk tangan dan kata “sepakat” dari para pengunjuk rasa.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Abdya, Venny Kurnia, menyatakan pihaknya telah berusaha melakukan berbagai langkah komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Plt Sekda dan Kepala BPKD. Namun, tidak membuahkan hasil atas kepastian terkait sisa pencairan anggaran ADG.
“Sudah memasuki akhir tahun 2024, tetapi belum ada kejelasan. Kami bahkan sudah mencoba bertemu langsung dengan Pj Bupati, namun hasilnya tetap nihil,” ujar Venny.
Menurutnya, pencairan ADG tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen sangat penting untuk mendukung pembangunan dan operasional pemerintahan desa.
Setelah berunjuk rasa di kantor BPKD, massa bergerak ke Gedung DPRK Abdya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di DPRK para pengunjuk rasa hanya diterima oleh dua anggota dewan, yakni Wakil Ketua I Mustiari dan anggota DPRK Sardiman alias Tgk Panyang.
Di depan Gedung DPRK, massa meminta para anggota dewan mengawal dan memastikan pemerintah daerah mencairkan anggaran yang menjadi hak desa.
Sekretaris Apdesi Abdya, Osha Yurahman, turut membacakan petisi berisi tuntutan kepada Pj Bupati untuk merealisasikan pencairan sisa ADG dalam waktu lima hari sejak aksi digelar.
“Selain itu, kami juga menuntut pencairan ADG Siltap untuk November-Desember 2024 serta anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten (BHPRK) Tahun 2024 yang belum direalisasikan ke setiap Gampong (Desa),” ungkap Osha.
Menanggapi aksi tersebut, Pj Bupati Abdya, Ir. Sunawardi, hadir langsung pada kerumun massa aksi untuk memberikan penjelasan yang ikut didampingi Kepala BPKD Fakhruddin.
Pj Bupati Sunawardi menyampaikan bahwa pihaknya memahami aspirasi para pengunjuk rasa. Ia juga mengungkapkan tantangan besar terkait kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit sebesar Rp17 miliar saat ia mulai menjabat pada Agustus 2024.
“Saya dilantik tanggal 11 Agustus 2024. Ketika saya sampai Abdya defisit 17 miliar. Biaya Panwaslih belum dibayar 4,5 miliar, gaji petugas kebersihan belum dibayar 3 miliar. Ini kondisi kita sekarang,” kata Sunawardi.
Sunawardi juga menjelaskan bahwa, defisit anggaran salah satunya disebabkan oleh biaya besar yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Meski demikian, ia mengapresiasi keberhasilan Pilkada yang berlangsung damai dan lancar.
“Pilkada tidak gratis. Biayanya mencapai lebih dari Rp35 miliar. Namun, kita patut bersyukur karena prosesnya berjalan sukses. Pemimpin baru juga sudah terpilih dan hanya tinggal menunggu pelantikan,” jelasnya.
Menurut Sunawardi, keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada ADG, tetapi juga pada dinas-dinas lainnya.
“Hingga kini, anggaran rutin dinas baru bisa dibayarkan maksimal 50 persen. Ini adalah imbas yang dirasakan oleh Dinas, bukan hanya aparatur desa,” tambahnya.
Sunawardi juga menyoroti kesalahan perencanaan anggaran sebelumnya. Salah satunya terkait pembayaran gaji tenaga kontrak yang hanya dialokasikan untuk enam bulan. Ia memastikan bahwa untuk tahun 2025, kesalahan serupa tidak akan terulang, dan anggaran akan dirancang untuk pembayaran selama 12 bulan penuh.
Ia berjanji akan menyelesaikan sisa penghasilan tetap (Siltap) Kades dan Aparatur Desa yang masih tertahan sampai bulan Desember 2024. Namun untuk anggaran ADG Reguler, ia masih belum bisa memastikan.
“Saya ingin melunasi sisa pembayaran yang ada (ADG Reguler). Tapi uangnya dari mana,” imbuhnya.
Aksi massa sempat memanas ketika beberapa peserta aksi enggan mendengarkan penjelasan Sunawardi. Berkat imbauan salah satu kepala desa, situasi akhirnya bisa dikendalikan, dan Pj Bupati melanjutkan penyampaiannya.
Di depan massa, Sunawardi menyebut bahwa APBK 2025 telah disahkan dan pihaknya akan berupaya melunasi sisa pembayaran ADG. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa pencairan dana masih terganjal karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar belum diterima.
“Saya akan berusaha untuk pembayaran uang Siltap sampai bulan 12. Silahkan dicairkan. Untuk Siltap itu adalah hak Aparatur Desa harus dibayarkan sampai bulan 12,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi mendesak Pj Bupati Sunawardi untuk segera memproses pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) tahap II dan II di 152 Gampong dalam kabupaten setempat.
“Kita meminta Pj Bupati supaya segera mencari solusi agar proses pencairan ADG reguler tahap II sebesar 40 persen dan III sebesar 20 persen bisa segera diselesaikan,” ungkap Abi Roni sapaan akrab — Roni Guswandi.
Menurut Abi Roni, aksi demontrasi seluruh aparatur desa Abdya ke kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) yang disambut langsung oleh Pj Bupati Abdya, tidak bisa dilihat dari sisi hal biasa. Sebab, jika ini terus dibiarkan maka pelayanan terhadap masyarakat ditingkat desa akan terhambat.
Yang ditakutkan lagi, kata dia, apabila lumpuhnya pelayanan publik tingkat desa tentu ini akan menjadi tanggungjawab besar Pj Bupati Sunawardi sehingga sudah seharusnya permasalahan ini secepatnya harus dicari jalan keluar.
“Tadi kita juga mendapat kabar bahwa seluruh kepala desa sudah mengembalikan stempel desa ke Pj Bupati, tentu permasalahan ini jangan dianggap remeh dan sampai berlarut – larut. Maka dari itu, sebelum pelayanan kepada masyarakat desa terhambat kita berharap Pj Bupati untuk segera mencari solusi dan menyelesaikan pencairan ADG desa,” jelasnya.
Abi juga mengaku, sebelum terjadi aksi demontrasi pada hari ini, para perwakilan Keuchik juga sudah mendatangi kantor BKD untuk berjumpa kepala kantor BKD Abdya, Fakhruddin dengan tujuan supaya segera menyelesaikan permasalah ADG desa.
“Setelah tidak menemukan solusi bersama dengan kepala BKD, kemudian para perwakilan Keuchik berjumpa dengan saya di ruangan ketua DPRK guna mencari solusi bagaimana mencari jalan keluar terkait permasalahan ADG,” jelasnya.
Kata Abi Roni, setelah duduk dengan perwakilan para Keuchik, dirinya langsung menjumpai Pj Bupati untuk meminta waktu beraudiensi dengan para keuchik supaya permasalahan ADG tahap II dan III segera selesai.
Namun, lanjutnya, udiensi antara Pj Bupati Abdya dengan perwakilan Keuchik tak pernah terwujud sehingga akhirnya para aparatur desa menggelar aksi demontrasi karena kejelasan pencairan ADG tak kunjung selesai.
“Karena kalau misalnya ADG tahap II dan III tidak segera cair, ini akan sangat merugikan masyarakat desa, karena selain berbicara Siltap aparatur, ADG ini juga ada kegiatan – kegiatan desa yang harus segera dibayar sehingga kalau ADG tidak cair bagaimana desa menyelesaikan semua kegiatan belanja desa, apalagi ini sudah memasuki bulan akhir tahun,” jelasnya.
