Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap pergerakan militer Israel ke zona penyangga di tepi Dataran Tinggi Golan sebuah pelanggaran terhadap perjanjian 1974 antara Israel dan Suriah.
Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan pasukan penjaga perdamaian PBB di Dataran Tinggi Golan, yang dikenal sebagai UNDOF, telah menginformasikan kepada Israel bahwa tindakan itu akan menjadi pelanggaran
Dujarric menjelaskan pasukan Israel yang masuk ke zona itu masih di tempat di tiga lokasi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada Minggu (8/12) bahwa ia telah memerintahkan tentaranya untuk ‘merebut’ zona demiliterisasi di bagian Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Suriah setelah pemberontak menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dari kekuasaan.
Sebagian besar dataran tinggi Dataran Tinggi Golan telah diduduki Israel sejak 1967, yang kemudian dianeksasi dan tidak mendapat pengakuan dari sebagian besar masyarakat internasional.
Pada 1974 zona penyangga didirikan untuk memisahkan wilayah yang dikuasai Israel dan Suriah, dengan pasukan penjaga perdamaian PBB ditempatkan di sana.
Di tengah kejatuhan Assad, Israel mengumumkan pengerahan pasukan ke Dataran Tinggi Golan dengan alasan ‘kemungkinan masuknya orang-orang bersenjata ke zona penyangga’.
Netanyahu mengatakan pasukan Israel akan terus beroperasi di zona penyangga itu bila diperlukan dan mempertahankan Israel.
“Tidak boleh ada pasukan atau aktivitas militer di area pemisahan. Dan Israel dan Suriah harus terus menegakkan ketentuan perjanjian tahun 1974 itu, dan menjaga stabilitas di Golan,” ucap Dujarric.
