Jakarta – China telah mengeksekusi Li Jianping, mantan kepala Partai Komunis terkait kasus korupsi senilai 3 miliar yuan, yang terbesar di Negeri Tirai Bambu saat ini. Eksekusi mati ini berlangsung menyusul tindakan pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Xi Jinping yang belakangan semakin ketat.
Menurut kantor berita Xinhua, Li Jianping, mantan kepala partai di zona pengembangan ekonomi di Kota Hohhot, Mongolia Dalam, dieksekusi pada Selasa (17/12) setelah pertemuan terakhirnya dengan keluarga.
Pria berusia 64 tahun itu dijatuhi hukuman mati pada September 2022 dalam salah satu kasus korupsi paling besar di China, atas tuduhan penggelapan dana, penerimaan suap, penyalahgunaan dana, dan bekerja sama dengan sindikat kriminal.
Li mengajukan banding atas hukuman tersebut, tetapi ditolak pada Agustus. Hukuman mati itu kemudian disetujui oleh Mahkamah Agung Rakyat di Mongolia Dalam.
Pengadilan menyatakan bahwa kejahatan Li sangat berat karena jumlah uang yang digelapkan dan suap yang diterimanya luar biasa besar, serta sifat pelanggarannya memberikan dampak sosial yang luas dan negatif.
Business Standard bahkan mencatat kasus korupsi Li menjadi yang terbesar sejauh ini di China.
Eksekusi Li Jianping ini juga menjadi salah satu kasus langka di mana pejabat China dihukum mati atas tuduhan korupsi. Biasanya, hukuman mati diberi masa penangguhan dua tahun, yang kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup jika terdakwa menunjukkan perilaku baik.
Eksekusi tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan dirilisnya pidato Xi yang mendesak para pejabat partai untuk “mengintrospeksi diri secara mendalam” guna memberantas masalah disiplin, termasuk korupsi.
Pidato itu disampaikan Xi pada pertemuan penting dengan badan anti-korupsi partai pada 8 Januari, tetapi baru dipublikasikan pada Selasa. Sebelumnya, pidato ini belum pernah diungkap.
“Dengan perubahan situasi dan tugas yang dihadapi partai, pasti akan muncul berbagai konflik dan masalah di dalam partai,” kata Xi seperti dikutip The Independent.
“Kita harus memiliki keberanian untuk mengintrospeksi diri secara mendalam dan menghilangkan dampak negatifnya dengan tepat waktu agar partai selalu penuh semangat dan vitalitas.”
Meskipun Xi gencar membersihkan pejabat korup, Partai Komunis masih terus dilanda kasus korupsi, terutama di tubuh angkatan bersenjata.
Partai telah memecat dua mantan menteri pertahanan dalam dua tahun terakhir setelah muncul tuduhan korupsi yang menimbulkan kekhawatiran atas kesiapan militer dalam menghadapi perang.
Dalam kasus terbaru, kementerian pertahanan mengungkap bahwa Laksamana Miao Hua, seorang loyalis lama Xi yang pernah bertugas di Komisi Militer Pusat, badan komando militer tertinggi negara itu, sedang diselidiki atas “pelanggaran disiplin serius.”
Jenderal Li Shangfu, yang menjabat sebagai menteri pertahanan pada 2023, dicopot hanya tujuh bulan setelah menjabat karena diduga menerima suap sebagai imbalan pemberian izin yang melanggar disiplin militer dan partai.
Wei Fenghe, yang menjabat sebagai menteri pertahanan selama lima tahun sebelumnya, juga diselidiki atas “pelanggaran serius terhadap disiplin politik dan organisasi dengan membantu orang lain mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam pengaturan jabatan.”
Pada tahun lalu, sekitar 610.000 pejabat partai dihukum karena melanggar disiplin partai, termasuk 49 pejabat di atas level wakil menteri atau gubernur, menurut data dari Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai.
