Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh diduga memotong jatah uang makan panti di Bawah pengelolaan Pemerintah Aceh sebesar 40 persen. Namun sang Kepala Dinas, Muslem menegaskan bahwa alokasi anggaran bagi klien panti atau UPTD pada 2024 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Dalam lampiran 9.3 PMK tersebut disebutkan bahwa biaya pengadaan bahan makanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalam panti ditetapkan sebesar Rp27.000 per orang per hari (OH), atau Rp9.000 per kali makan.
“Ini berarti kebijakan anggaran yang kami terapkan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Biaya ini bukan untuk paket makanan siap saji, melainkan pengadaan bahan makanan yang kemudian dimasak di panti sesuai menu harian. Hal ini memastikan kebutuhan gizi dan nutrisi penghuni panti tetap terpenuhi secara manusiawi,” jelas Muslem.
Apa yang disampaikan oleh Kadinsos Aceh ini memang masuk akal. Ia hanya menjalankan aturan yang ada.
Sebenarnya, dari miliaran dana yang dikelola oleh Dinsos Aceh, uang untuk Panti di bawah pengelolaan Pemerintah Aceh, hanyalah sebahagian kecilnya saja.
Ada alokasi gaji pegawai yang paling besar. Ada uang makan, uang tunjangan jabatan serta uang transfortasi dan perjalanan dinas para pimpinan di Dinsos yang juga tak tersentuh serta malah mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Ada juga seabrek pos anggaran lainnya yang kurang efektif di setiap SKPA selama ini, termasuk di Dinsos Aceh.
Namun, dari sekian banyak pos atau mata anggaran yang ada, Kadinsos memilih memotong dana untuk panti.
Jika bicara efektivitas, harusnya Dinsos Aceh lebih baik dipimpin para robot. Robot tak memerlukan gaji, uang tunjangan serta dana perjalanan dinas serta uang-uang lainnya guna menunjang kinerja.
Robot juga lebih peka terhadap penerapan aturan yang berlaku, seperti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Yang membedakan robot dengan Kadinsos serta para kepala SKPA di Aceh, hanyalah soal sisi kemanusiaannya. Pertimbangan bahwa keberadaan para ASN di Aceh adalah pelayan rakyat serta memanusiakan manusia di Aceh.
Peran Dinsos harusnya adalah memanusiakan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan pemerintah di Aceh. Maka, sisi kemanusiaan-lah yang semestinya diutamakan dalam menerapkan keputusan di lapangan.
Namun ketika sisi kemanusiaan dinilai tak penting serta hanya bicara aturan-aturan, maka peran robot lebih efektif dan efesien dalam bekerja. Robot bisa bekerja 24 jam tanpa menggeluh serta diberi standar gaji dan fasilitas oleh negara.
Di beberapa negara, robot sudah menggantikan banyak profesi manusia.
Nah di Aceh, mungkin untuk jabatan Kadinsos bisa diuji coba serta digantikan oleh robot. Hal ini tentu bisa menghemat miliaran dana di Dinsos dan dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan khusus para lansia di panti-panti di bawah pengelolaan Pemerintah Aceh. []
Inilah Aceh, semua pejabat paling senang di Aceh karena bisa korupsi besar besaran, mulai dari dana desa dengan berbagai alasan sejak masa konflik GAM sampai sekarang sehingga pembangunan desa di Aceh terbengkalai. Uang sertifikasi guru dipotong untuk BPJS seolah olah guru yang nanggung kekurangan biaya berobat masyarakat Aceh. Tolonglah pak prabowo benahi Aceh. Dana desa banyak mubazir.
Memang udah kebiasannya sejak di dinas dinas yg lain. Beliau memang si raja tega, tidak segan segan mengorbankan anak buah, kerabat, rekan kerja demi ke inginannya tercapai.