Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mengaku serius mengkaji wacana untuk mengubah sistem pemilu baik pileg maupun pilkada melalui DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai demokrasi bukan tujuan utama dalam berbangsa dan bernegara. Menurut dia, demokrasi hanya instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.
“Karena itu ke depan partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun. Baik pileg maupun Pikada,” kata Bahlil dalam jumpa pers refleksi akhir tahun Golkar di kantor pusat partai, Jakarta, Selasa (31/12).
Menurut dia, kecuali pilpres, sistem pemilihan Legislatif maupun kepala daerah bukan aturan mutlak. Berbeda dengan pilpres yang telah diatur dalam UUD 45, sistem pileg maupun pilkada bisa diubah asal tetap memerhatikan asas demokrasi masyarakat.
Oleh karena itu, kata Bahlil, Golkar tak akan menutup kemungkinan jika sistem pilkada ke depan mesti diubah menjadi pemilihan tidak langsung. Dia menyebut pihaknya akan melibatkan unsur di luar partai untuk mengkaji wacana tersebut.
“Kalau itu baik untuk rakyat kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada, tidak mesti harus pemilihan langsung. Mungkin juga katakanlah, kalau itu dimungkinkan lewat DPR [DPRD],” katanya.
“Sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu,” imbuh Bahlil.
Wacana pilkada lewat DPRD sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).
Ia menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan sejumlah negara yang sudah melakukan hal itu.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
