BANDA ACEH – Masa kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh periode 2019-2024 telah berakhir.
Sebagai tindak lanjut, PGRI Aceh akan menggelar Konferensi Provinsi ke-23 pada 24-25 Januari 2025 di Hotel Madinatul Zahara, Banda Aceh.
Ketua PGRI Aceh, Almunzir SPdI MSi atau akrab disapa Aduen Munjir dalam rilis dikirim ke media ini, Selasa (14/1) mengungkapkan, bahwa konferensi ini merupakan forum organisasi lima tahunan yang sangat penting bagi keberlanjutan PGRI di Aceh.
“Konferensi ini memiliki tiga agenda utama yaitu, memilih Ketua dan pengurus baru, menyusun program kerja, serta merumuskan berbagai rekomendasi strategis, baik internal maupun eksternal,” ujar Almunzir.
Katanya, ini adalah forum tertinggi tingkat provinsi yang menjadi momen evaluasi atas amanah kepengurusan selama lima tahun terakhir.
Ia menjelaskan, bahwa kegiatan ini akan dihadiri oleh delegasi dari 23 kabupaten/kota di Aceh.
“Setiap kabupaten/kota akan mengirimkan lima peserta delegasi, termasuk ketua-ketua cabang atau kecamatan yang tergabung dalam delegasi tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut Almunzir menuturkan, persiapan matang dan kehadiran Ketua Umum PB PGRI memastikan bahwa persiapan untuk acara besar ini sedang dilakukan secara maksimal.
Meskipun pelaksanaan masih beberapa pekan lagi, seluruh pihak terkait terus bekerja keras untuk memastikan kelancaran acara.
“Insyaallah, kegiatan ini akan dihadiri oleh Ketua Umum PB PGRI, Prof Dr Unifah Rosyidi MPd. Kehadiran beliau akan menjadi motivasi besar bagi seluruh anggota PGRI Aceh untuk terus bergerak dalam memajukan pendidikan di daerah ini,” jelasnya.
Kemudian harapan untuk kepemimpinan baru menurut Almunzir, PGRI Aceh memiliki banyak kader potensial yang siap memimpin organisasi selama lima tahun ke depan.
“Kami yakin dan optimis, teman-teman dari kabupaten/kota akan memberikan rekomendasi terbaik untuk pergerakan PGRI Aceh ke depan,” ucapnya.
Dengan semangat kebersamaan, kami berharap kepemimpinan baru mampu membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik.
Almunzir menambahkan, konferensi provinsi ke-23 ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin baru, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menyusun langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak guru.
