Banda Aceh – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut sebanyak 57 gampong atau desa di Kabupaten Aceh Tengah mulai mencairkan Dana Desa 2025 tahap satu, sebagai upaya mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas skala desa.
Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Selasa, mengatakan Pemerintah Aceh memberi apresiasi pemerintahan 57 desa itu serta kerjasama Pemkab Aceh Tengah, dengan harapan desa-desa lainnya juga segera mencairkan untuk percepatan pembangunan.
“Harapan kita untuk desa lainnya di Aceh agar segera mempersiapkan dokumen pencairan Dana Desa tahap satu sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai prioritas nasional dan prioritas lainnya yang ada di desa,” kata Aznal.
Pada tahun 2025, ia menjelaskan, Aceh menerima alokasi Rp4,73 triliun Dana Desa untuk 6.497 desa dengan arah penggunaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas skala desa.
Aznal meminta kepada pemerintah desa untuk mempercepat menyiapkan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi salah salah satu syarat pencairan Dana Desa.
Setelah menyusun APBDes, kemudian desa akan menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk penyaluran Dana Desa.
“57 desa ini mereka lebih cepat menetapkan APBDes 2025 sehingga bisa langsung penyaluran yang mencapai Rp13,31 miliar,” katanya.
Sebelumnya, DMPG menyebut penggunaan Dana Desa 2025 fokus pada beberapa hal, di antaranya upaya untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan penguatan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Selanjutnya, penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dukungan terhadap program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
Pembangunan berbasis padat karya dan penggunaan bahan baku lokal, program sektor prioritas lain di desa seperti penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya, serta dana operasional pemerintah desa.
