Yogyakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21 Februari 2025.
“Tanggal 21, para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” kata Bima ditemui di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Minggu (9/2).
Bima menuturkan retreat berlangsung hingga 28 Februari dan rencananya diikuti 505 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati serta wali kota yang dijadwalkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 mendatang.
Bima memastikan, 505 kepala daerah peserta retreat itu adalah mereka yang tidak berhadapan dengan gugatan atau telah selesai urusan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024 kemarin.
“Tujuh hari ya (retreat),” kata Bima.
“Materinya itu intinya pertama adalah tentang tupoksi dari para kepala daerah, yang kedua, Astha Cita yang disampaikan oleh para menteri-menteri terkait. Dan yang ketiga adalah ada pembekalan juga dari Lemhanas,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan biaya penyelenggaraan retreat kepala daerah tidak akan ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo menjelaskan biaya retreat kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 itu akan ditanggung oleh pemerintah menggunakan anggaran negara yang tersedia.
“Enggak [dari kantong pribadi presiden] dong, dari pemerintah,” ungkap Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2)
Prasetyo mengklaim pelaksanaan retreat kepala daerah ini tidak kontradiktif dengan arahan Prabowo yang meminta penggunaan anggaran lebih efisien.
Sebab, Ia menyebut acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat.
“Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar dia.
Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar retreat kepala daerah tersebut.
Ia mengatakan penetapan besaran anggaran retreat kepala daerah itu berada di tangan Kementerian Dalam Negeri.
