Jakarta – Menteri Pendidikan Amerika Serikat, Linda McMahon, akan melakukan “misi terakhir” di saat Presiden Donald Trump dikabarkan akan menghapus Kementerian Pendidikan dalam waktu dekat.
Dalam rencananya untuk beberapa bulan ke depan, McMahon menyebut akan ada “perombakan historis” yang akan berdampak besar pada staf, anggaran, serta operasional lembaga tersebut.
Pernyataan itu diutarakan McMahon dalam memo internal kementerian. Sementara itu, kabar Trump ingin menghapus Kementerian Pendidikan juga muncul sehari setelah pencalonan McMahon sebagai menteri pendidikan disahkan oleh Senat AS pada Selasa (4/3).
Dalam daftar singkat tujuan yang dipublikasikan di situs web Kementerian Pendidikan, McMahon, yang merupakan mantan kepala Administrasi Bisnis Kecil AS dan pendonor kampanye Trump, menyatakan bahwa “orang tua adalah pengambil keputusan utama dalam pendidikan anak-anak mereka.”
“Pendidikan yang dibiayai oleh pajak harus kembali berfokus pada pembelajaran yang bermakna dalam matematika, membaca, sains, dan sejarah–bukan program DEI (diversity, equity, inclusion/keberagaman, kesetaraan, inklusi) yang memecah belah serta ideologi gender,” bunyi pernyataan McMahon di situs kementerian seperti dikutip ABC News.
McMahon juga menegaskan bahwa “Pendidikan tinggi seharusnya menjadi jalur menuju karier dengan gaji yang layak dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.”
Dalam memo tersebut, McMahon juga menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, “Peran Kementerian Pendidikan dalam era akuntabilitas baru ini adalah mengembalikan hak pengawasan pendidikan kepada negara bagian dan mengakhiri campur tangan berlebihan dari Washington.”
Rencana McMahon ini sejalan dengan usulan kampanye Trump untuk mereformasi pendidikan. Salah satu usulan utama adalah perluasan program voucher sekolah, yang diklaim akan memberi orang tua lebih banyak kendali dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka.
Program voucher sekolah memungkinkan keluarga menggunakan dana publik untuk membayar biaya sekolah swasta, homeschooling, dan pilihan pendidikan alternatif lainnya.
McMahon juga menggemakan upaya pemerintahan Trump dalam membatasi diskusi mengenai isu-isu tertentu-seperti ras, jenis kelamin, gender, serta keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI)-di sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.
Pada Januari, Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengurangi pendanaan federal bagi sekolah yang mengajarkan topik-topik tertentu terkait ras, jenis kelamin, gender, atau politik.
Memo dari Kementerian Pendidikan ini muncul di tengah laporan yang menyebut bahwa Trump berencana menandatangani perintah eksekutif pembubaran kementerian tersebut pada minggu ini.
Memo yang bocor itu menginstruksikan McMahon untuk mengecilkan peran Kementerian Pendidikan dan bekerja sama dengan Kongres guna mengesahkan undang-undang untuk membubarkannya.
Meskipun pembubaran Kementerian ini memerlukan persetujuan Kongres, Trump memiliki wewenang eksekutif untuk menentukan pendanaan serta arah kebijakan yang akan dijalankan.
