Jakarta – Amerika Serikat kembali membuat langkah mengejutkan dengan menolak mempersoalkan armada tanker minyak misterius Rusia yang diusulkan Kanada di G7.
Sejumlah sumber yang mengetahui hal tersebut mengatakan kepada Bloomberg bahwa Washington telah memilih untuk bersikap lebih keras kepada China alih-alih Rusia di G7.
G7 saat ini diketuai oleh Kanada. Ottawa telah mengusulkan proposal untuk membentuk tim khusus guna menangani armada kapal tanker minyak Rusia, yang dituding beroperasi diam-diam demi mengatasi sanksi negara-negara Barat buntut invasinya ke Ukraina.
Menurut sejumlah sumber, AS menolak proposal Kanada ini. AS justru mendorong G7 untuk tegas terhadap China, salah satunya karena ulahnya di kawasan Laut China Selatan, seperti diberitakan South China Morning Post (SCMP) pada Minggu (9/3).
Komunike G7 belum final sampai dipublikasikan melalui konsensus. Pernyataan bersama ini masih bisa berubah selama dinegosiasikan sebelum atau selama konferensi tingkat tinggi (KTT).
AS belakangan sedang melunak ke Rusia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia vs Ukraina yang telah memasuki tiga tahun.
Dalam pemungutan suara Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Februari lalu, AS mengejutkan publik karena menolak untuk mengutuk invasi Moskow di Kyiv.
Sikap AS di bawah Trump ini sama sekali berbeda dengan AS di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden yang selalu tegas mengutuk Rusia.
Sejak menjabat, Presiden Donald Trump memang membuat manuver yang tak biasa guna mengatasi perang di Ukraina. Ia ‘merangkul’ Presiden Rusia Vladimir Putin dengan mengajaknya berunding berdua soal Ukraina bahkan meneleponnya langsung.
Delegasi AS dan Rusia yang dipimpin oleh menteri luar negeri masing-masing juga telah melakukan pertemuan awal di Arab Saudi pada 18 Februari untuk membahas soal perang Rusia vs Ukraina.
Terkait G7, para diplomat AS dikabarkan telah memberi arahan bahwa penolakannya atas usulan Kanada disebabkan oleh evaluasi Washington terkait posisinya dalam kelompok itu.
Kementerian Luar Negeri AS sejauh ini belum memberikan komentar.
