JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si, memaparkan secara komprehensif progres persiapan penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Aceh tahun 1446 H/2025 M dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa, 29 April 2025.
Dalam pemaparannya, H. Azhari menyampaikan bahwa persiapan di Embarkasi Aceh hampir rampung, baik dari aspek pembinaan, pelayanan, asrama haji maupun konsumsi jamaah.
“Alhamdulillah, hingga saat ini persiapan haji telah mencapai 98 persen. Kegiatan manasik haji telah dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Pelatihan petugas Kloter juga telah dilaksanakan. Selain itu, proses administrasi seperti pengurusan visa dan kesiapan asrama haji juga hampir selesai,” ujar Azhari.
Ia juga menyampaikan bahwa Aceh mendapat kuota sebanyak 4.378 jamaah haji. Hingga 25 April 2025, sebanyak 4.484 jamaah telah melunasi biaya haji, termasuk pengisian kembali kursi kosong (open seat) pada Kloter 03 dan 04 akibat pengunduran diri jamaah sebelumnya.
“Jumlah pelunasan BPIH di Aceh sudah melebihi kuota, yakni di atas 100 persen,” ungkap Azhari.
Dari jumlah tersebut, terdapat 1.744 jamaah laki-laki dan 2.740 jamaah perempuan. Selain itu, terdapat 219 jamaah lansia dan 16 jamaah penyandang disabilitas.
H. Azhari juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
“Sinergi antara panitia Embarkasi Aceh dengan Pemerintah Daerah dan juga Komisi VIII DPR sangat kami harapkan, agar pelayanan jamaah tahun ini lebih baik, aman, dan tertib,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Gubernur Aceh juga telah melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, yang kini siap menjalankan tugas.
“Alhamdulillah, progres persiapan di Aceh berjalan baik. Kami juga akan segera melakukan evaluasi terhadap berbagai kesiapan lainnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan sidang Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi paparan Kakanwil, ia juga menyampaikan terimakasih atas paparannya, namun ia mengingatkan agar memperhatikan keterbatasan embarkasi dan khususnya kepada maskapai Garuda Indonesia untuk menghindari keterlambatan (delay), karena keterbatasan yang ada di embarkasi akan menyulitkan penempatan jamaah.
“Aceh dan Saudi itu dekat, saya kira tidak perlu ada keterlambatan,” harap pimpinan sidang Abdul Wachid.
Secara umum ia menyampaikan hasil Komisi VIII DPR RI mendesak para maskapai penerbangan haji untuk memastikan tidak ada keterlambatan penerbangan dan jika terjadi keterlambatan maka harus memenuhi hak-hak jemaah haji sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu hasil RDP tersebut Komisi VIII DPR RI juga mendesak seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan serapan kuota haji tahun 1446 H/2025 M, sehingga tidak ada kuota haji yang tersisa dari kuota haji reguler.
Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI menggelar Raker, RDP, dan RDPU dalam rangka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M serta isu-isu aktual terkait. Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen PHU Kemenag RI, Wakil Kepala Badan Pengelola Haji, serta para Kakanwil Kemenag yang memiliki embarkasi se-Indonesia. []
