Jakarta, dengan segala arogansi dan birokrasi, baru saja menulis bab baru dari kamus penindasan modern.., mencabut empat pulau milik Aceh—Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—dan menyerahkannya begitu saja kepada Sumatera Utara, lewat sebuah surat dari Menteri Dalam Negeri, bukan melalui mekanisme konstitusi atau undang-undang.
Sialnya, ini bukan kali pertama Jakarta mempermainkan Aceh. Tapi kali ini, dunia melihat. Pihak asing, terutama dari Eropa, mulai mencium bau busuk dari kebijakan yang mencederai semangat perdamaian Helsinki 2005. Mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah wilayah dengan status self-government dan payung UUPA bisa diseret begitu saja ke pinggir, tanpa suara, tanpa hormat..?
Bahkan di meja penjajah sekalipun, kita pernah diajak bicara. Tapi kini, di republik ini, kita hanya jadi objek administrasi.
Dan lebih menarik lagi, ada usulan dari kalangan internasional, agar Aceh membuka kembali opsi yang pernah mereka tutup dengan perjanjian damai—REFERENDUM. Ya, referendum untuk menentukan masa depan Aceh, entah tetap dalam republik yang kerap berbohong ini, atau berdiri sebagai bangsa yang tak lagi mau dipermainkan.
Sialan, memang.., masa depan Aceh kini lebih dihargai oleh mata biru Eropa ketimbang oleh saudara sendiri di Jakarta.
Kita bicara soal tanah, soal harga diri, soal sejarah yang berdarah dan berdiri tegak. Tapi yang menjawab kami hanyalah peta digital, surat Mendagri, dan suara Bobby Nasution—seorang gubernur warisan dinasti kekuasaan yang lebih sibuk bicara narasi politik ketimbang memahami sejarah Aceh. Ketua DPRD Sumut, Makbit Erni Sitorus pun menambahkan bumbu sok historis yang entah dari mana.., bahwa pulau-pulau itu sejak dulu milik Sumut. Sebuah kebohongan publik yang diulang-ulang agar jadi semacam kebenaran.
Padahal hukum tertinggi di republik ini adalah konstitusi, bukan rasa lapar elite akan wilayah dan sumber daya. UUPA, sebagai produk sah dari perdamaian, bukan kertas toilet. Tapi nyatanya, hukum hanya dianggap serius jika menguntungkan pusat. Sisanya? Dibuang ke tempat sampah demokrasi.
Maka jangan heran jika rakyat mulai bertanya, kalau hukum tidak dipatuhi, lalu apa gunanya bertahan di negara ini? Kalau suara rakyat Aceh hanya dianggap gangguan, bukan bagian dari republik, lalu apa gunanya terus bersumpah setia?
REFERENDUM bukan lagi tabu. Dunia sudah melakukannya berkali-kali. Timor Leste, Sudan Selatan, bahkan Skotlandia. Kenapa Aceh tidak bisa? Apakah karena kami terlalu “beragama”? Terlalu “terjaga”? Atau karena kami terlalu sering diam dan dianggap lupa?
Kami tidak lupa. Kami mengingat semua, darah yang tumpah, janji yang dibacakan, dan kertas damai yang diteken. Tapi kini, ketika negara mulai melucuti janji-janji itu satu per satu, maka pertanyaan berikutnya sah untuk muncul: “Masihkah Aceh bagian dari republik ini, atau kami hanya sedang menunggu waktu untuk mengatakan cukup, Kami ingin “Merdeka”.
Jangan salah, REFERENDUM bukan ancaman. Ia adalah cermin. Cermin untuk melihat: apakah kita masih satu bangsa, atau hanya sekumpulan elit yang mengklaim wilayah sambil mematikan martabat daerah lain. Kalau empat pulau bisa dicabut dari Aceh tanpa bicara, besok bisa jadi seluruh provinsi juga dicabut dari sejarahnya.
Dan kepada Jakarta, kepada Mendagri, kepada Bobby dan koleganya yang sibuk memainkan geopolitik di peta, ingatlah, Aceh bukan sekadar titik koordinat. Ia adalah cerita panjang yang tak bisa direvisi hanya karena sebuah surat dari kementerian.
Jika kalian terus menutup telinga, maka yang akan datang bukan hanya amarah, tapi juga sejarah baru, REFERENDUM ACEH, untuk menentukan apakah republik ini masih layak dihuni, atau sebaiknya kami menulis ulang takdir kami sendiri—dengan tangan kami, dan restu dunia.
Sabtu, 14 Juni 2025. 00.00 WA (Waktu Aceh)
Oleh: Rakyat Jelata, Penonton Setia Sandiwara Meuligoe
Nangreo
